Bekasi, liputankpk.com
Sebagai wakil rakyat Budi MM harus mendengarkan aspirasi rakyat, agar dapat memberikan masukan kepada Pemerintah yang akan mengeksekusi program hasil dari aspirasi masyarakat, khusus nya di Kab Bekasi.
Kesempatan tersebut di lakukan Budi MM wakil ketua DPRD Kab Bekasi dari fraksi PKS pada giat reses yang di adakan di ruang rapat SDIT Yaa Bunayya di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kab Bekasi, Jumat ( 05/9/2025).
Berbagai isu dan permasalah strategis di bahas dalam forum tersebut, seperti pembangunan underpass di perumahan Metland Cibitung ke perumahan Telaga Harapan yang sedang dalam proses, namun warga Perumahan Telaga Harapan masih ramai menolak, dan Budi MM memberikan pencerahan kepada masyarakat yang hadir, bahwa proyek tersebut adalah salah satu solusi untuk membuka jalur utara selatan dan mengurai kemacetan di perlintasan kereta api daerah Cironggeng. Budi berpesan kepada konstituennya untuk tetap menunggu keputusan dari pemerintah, jadi atau tidaknya. Hal ini disarankan oleh Budi untuk menghindari konflik horizontal di akar rumput.
Lanjut, Budi MM juga menyinggung permasalah sampah di Kab Bekasi yang sudah darurat, di mana kondisi TPA Burangkeng sedang di tutup oleh Kementrian Lingkungan Hidup ( KLH ) sehingga perlu di carikan solusi seperti pengolahan sampah yg sudah menggunung dan ke depan pengelolaan sampah yang modern.
Terkait keuangan daerah, Budi MM juga menyampaikan kepada publik bahwa untuk belanja pegawai di Kab Bekasi sudah mencapai 40 persen, dan wajarnya adalah 30 persen, dan ini sudah melebihi ketentuan dan kemapuan keuangan daerah, hal tersebut terjadi salah satunya karena Pemerintah Kab Bekasi mengangkat hampir 10 ribu PPPK beberapa waktu lalu.
Dan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi dinas penghasil, dan mendorong Pemerintah Kab Bekasi agar berkordinasi dengan Kementrian agar DAK dari pusat bisa dapat lebih besar untuk mengcover gaji pegawai di Kab Bekasi.
Dan terkait berbagai usulan dari para konstituen untuk bersabar, karena untuk kebutuhan perbaikan jalan saja anggaran yang dibutuhkan mencapai 3 triliun, sementara kemampuan anggaran dari Pemda Kab Bekasi hanya sekitar 500 miliar setiap tahunnya, sehingga tidak mungkin sekaligus dapat terlaksana. ( Red )
