Mbah Gun : Tahun 2025 adalah Tahun Berkabung Bagi Kab Bekasi
Bekasi, liputankpk.com
Ngeri, situasi keuangan di Kab Bekasi pada tahun 2025 sedang tidak baik – baik saja, hal tersebut di ungkapkan pengamat sosial Kab Bekasi Gunawan atau di kenal akrab Mbah Gun kepada media, Sabtu (23/8/25).
Mbah Gun mengatakan bahwa Tahun 2025 bagi Kabupaten Bekasi bisa dikatakan tahun berkabung Pemerintah Kabupaten Bekasi, karena untuk pertama kalinya menanggung beban berat anggaran belanja pegawai mencapai kisaran angka 42% dari total APBD, dan angka itu melampaui batas yang telah ditetapkan oleh UU HKPD tidak boleh lebih dari 30%.
Lanjut, di katakan bahwa dalam sejarah pengelolaan APBD di pemkab bekasi, mungkin baru pertama kalinya kabupaten bekasi mengalami defisit dengan dan melakukan efesiensi anggaran dalam setahun sampai 3X yaitu tahun ini 2025.
” Situasi keuangan Kab Bekasi sedang tidak baik – baik saja, karena untuk pertama kalinya Kab Bekasi mengalami defisit dengan melakukan efisiensi anggaran hingga 3 kali pada tahun 2025, ” Ujar Mbah Gun.
Di jelaskan Mbah Gun bahwa Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) menetapkan bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total APBD. Batasan ini berlaku sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, yang bertujuan agar pemerintah daerah bisa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal dan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Situasi APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 sedang tidak baik-baik untuk pertama kalinya Pemerintah Babupaten Bekasi menanggung beban berat untuk pembiayaan belanja pegawai yang mencapai 39% dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun. Hal ini disebabkan faktor pengangkatan 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK, dan angka itu diprediksi akan bertambah menjadi 42% dengan adanya rencana pengangkatan pegawai honorer tahap dua kurang lebih 900 orang di bulan September 2025 ini.
Dalam sejarah pengelolaan APBD di pemkab bekasi, mungkin untuk pertama kalinya kabupaten melakukan efesiensi anggaran sampai 3x dalam setahun karena defisit APBD. Pemkab bekasi harus menjadikan pelajaran berharga dalam pengelolaan APBD di tahun-tahun berikutnya agar tidak terulang lagi.
Tahun anggaran 2026 Pemkab bekasi harus mampu melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), memang berat rasanya tapi mau tidak mau harus melakukannya. Bupati dengan para pembantunya harus kerja keras meningkatan pendapatan, menekan angka-angka kebocoran di dinas penghasil dan meminimalisir deviasi-deviasi APBD.
” Kalaupun pemkab bekasi tidak mampu meningkatkan pendapatan, lakukan efisiensi anggaran dengan memangkas anggaran program belanja langsung, itu dapat menjadi solusi strategis, terutama dengan menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir untuk menghemat uang daerah dan mengalihkannya ke program yang lebih produktif seperti UMKM, industri kreatif, dan infrastruktur,” Ujar Mbah Gun.
Bila perlu kikis yang namanya program pelatihan-pelatihan, perjalanan dinas dan program-program yang bersifat seremonial lainnya di setiap SKPD. Dan DPRD pun harus berani mendeleate nya progam-program tersebut disaat Pembahasan KUA-PPAS. ( eyp )
