Liputankpk.com Ogan Komering Ilir (Sumsel) — Masyarakat Desa Pulau Gemantung Ulu, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun anggaran berjalan. Dugaan kuat muncul bahwa Kepala Desa Pulau Gemantung Ulu, Aman Isa, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Desa se-Kecamatan Tanjung Lubuk, telah menghindar dari pertanggungjawaban publik.
Beberapa media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mencoba meminta konfirmasi kepada Aman Isa disebutkan tidak mendapatkan respons, bahkan komunikasi mereka diduga diblokir oleh yang bersangkutan.
Langkah tersebut memunculkan kecurigaan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran desa.
Beberapa pos anggaran yang dipersoalkan antara lain:
Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa: Rp 27.836.820
Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll): Rp 18.870.000
Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan: Rp 9.100.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa: Rp 41.318.000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Rp 86.096.000
Warga dan LSM meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten OKI untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut secara transparan dan profesional. Mereka juga berharap Bupati OKI turun tangan memastikan setiap program desa dijalankan sesuai ketentuan.
> “Kami berharap aparat hukum segera memanggil Kepala Desa Pulau Gemantung Ulu untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai peraturan yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan LSM di Tanjung Lubuk.
Selain itu, sejumlah awak media menilai kinerja Aman Isa sebagai Ketua Forum Kepala Desa Tanjung Lubuk tidak berjalan efektif. Forum yang seharusnya menjadi wadah koordinasi dan sinergi antar-desa dinilai tidak berfungsi optimal.
Mereka juga berharap Camat Tanjung Lubuk, Konarianto, S.STP, M.Si, dapat mengambil langkah tegas terhadap persoalan ini.
Program ketahanan pangan sendiri merupakan program nasional Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kemandirian pangan di tingkat desa. Dugaan penyalahgunaan dana di tingkat lokal dinilai dapat mencoreng upaya pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi pedesaan.
(Hendra)
