Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) sejak 2022 ternyata belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Minggu, 30/08/2026.
Data World Bank April 2026 mengungkap fakta mengejutkan. Sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia atau 184,9 juta orang tercatat memiliki tingkat pengeluaran di bawah US$8,30 atau sekitar Rp130 ribu per orang per hari.
Angka tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Thailand tercatat hanya sekitar 10,1 persen, sedangkan Malaysia berada di kisaran 1 persen.
Data ini pun memunculkan pertanyaan besar: Jika Indonesia sudah masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, mengapa mayoritas penduduknya masih berada di bawah ambang pengeluaran tersebut?
Namun, ada hal penting yang perlu digarisbawahi. 64,2 persen bukan berarti 64,2 persen rakyat Indonesia secara resmi berstatus miskin.
World Bank dan BPS menggunakan indikator yang berbeda.
BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut dihitung berdasarkan garis kemiskinan nasional yang berada di kisaran Rp669 ribu per orang per bulan.
Sementara ambang US$8,30 per orang per hari yang digunakan World Bank merupakan indikator untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan konsumsi masyarakat di negara-negara berpendapatan menengah atas.
Artinya, masyarakat yang pengeluarannya berada di bawah US$8,30 per hari tidak otomatis masuk kategori miskin menurut definisi BPS.
Meski demikian, angka tersebut tetap memberikan sinyal bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya soal kemiskinan formal.
Jutaan bahkan ratusan juta masyarakat masih menghadapi keterbatasan daya beli, meskipun Indonesia secara klasifikasi ekonomi telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pekerjaan besar bagi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pengendalian harga kebutuhan pokok hingga penguatan daya beli menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Indonesia boleh naik kelas secara statistik, tetapi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari status pendapatan negara.
Pertanyaan besarnya kini bukan sekedar apakah Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas, melainkan seberapa jauh peningkatan kelas ekonomi tersebut benar-benar terasa di kantong masyarakat.
