Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Kasus penyerangan terhadap warga Jakarta yang diduga dilakukan sekelompok preman hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: ke mana suara organisasi kemasyarakatan yang selama ini mengatasnamakan masyarakat Betawi? Senin, 31/08/2026.
Pertanyaan tersebut terutama diarahkan kepada BAMUS Betawi dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membawa identitas Betawi, yang selama ini kerap tampil dalam berbagai persoalan sosial dan keamanan di Jakarta.
Ketika seorang warga menjadi korban kekerasan hingga kehilangan nyawa, publik tentu berharap ada sikap tegas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi yang memiliki basis massa dan membawa nama Betawi.
Peristiwa kekerasan tersebut menjadi perhatian karena aksi penyerangan disebut berlangsung secara brutal. Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat kejadian tersebut.
Di tengah kasus itu, muncul kritik dari masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dan sikap organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut. Apakah organisasi yang mengatasnamakan Betawi hanya hadir ketika ada kepentingan tertentu, sementara ketika warga menjadi korban kekerasan justru memilih diam?
Pertanyaan ini menjadi penting karena ormas pada hakikatnya memiliki fungsi sosial untuk membantu menjaga ketertiban, memperkuat solidaritas masyarakat, serta menjadi bagian dari penyelesaian persoalan di lingkungan.
Namun demikian, tudingan bahwa suatu organisasi terlibat, mengetahui, atau sengaja membiarkan aksi kekerasan tidak dapat disimpulkan tanpa bukti dan keterangan resmi. Publik perlu menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum untuk mengetahui siapa pelaku, motif, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Yang menjadi sorotan bukan hanya proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana organisasi masyarakat merespons ketika keselamatan warga Jakarta berada dalam ancaman.
Jangan sampai nama Betawi hanya digunakan sebagai simbol ketika diperlukan, tetapi ketika warga Betawi maupun warga Jakarta menjadi korban kekerasan, solidaritas justru menghilang.
Kasus ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh organisasi kemasyarakatan untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan cara yang nyata: menolak premanisme, mengutamakan hukum, serta memastikan konflik tidak diselesaikan dengan kekerasan.
Masyarakat kini menunggu sikap tegas. Bukan sekadar pernyataan, tetapi langkah nyata untuk memastikan Jakarta tidak menjadi ruang yang memberikan tempat bagi aksi premanisme dan kekerasan.
Pertanyaan publik pun sederhana: ketika warga diserang dan satu nyawa melayang, siapa yang berdiri paling depan membela warga?
