Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Perbincangan mengenai pemblokiran rekening kembali ramai di tengah masyarakat. Di ruang publik, muncul kritik yang mempertanyakan perbedaan kecepatan aparat dalam menangani rekening masyarakat biasa dibandingkan rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online maupun tindak pidana korupsi. Senin, 31/08/2016.
Ungkapan seperti “rekening rakyat sangat cepat diblokir, rekening judol takut, rekening koruptor lambat” ramai digunakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum. Kritik tersebut menggambarkan persepsi sebagian masyarakat bahwa tindakan pemblokiran rekening dapat dilakukan dengan cepat terhadap masyarakat, tetapi dianggap lebih lambat ketika menyangkut pihak yang diduga memiliki kekuatan, pengaruh, atau akses tertentu.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar mengenai konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.
Masyarakat pada dasarnya membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku secara adil dan tidak membedakan latar belakang seseorang. Jika rekening masyarakat dapat diblokir dengan cepat karena adanya dugaan tertentu, publik juga mempertanyakan mengapa rekening yang diduga berkaitan dengan tindak pidana serius seperti korupsi tidak selalu mendapatkan respons yang sama cepat.
Namun, pemblokiran rekening dalam perkara hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan tindakan aparat. Proses tersebut dapat berkaitan dengan hasil penyelidikan, bukti awal, prosedur hukum, koordinasi antarlembaga, hingga ketentuan perbankan dan tindak pidana yang sedang ditangani.
Karena itu, kritik masyarakat seharusnya dijawab dengan transparansi, bukan sekadar pernyataan normatif.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai dasar pemblokiran, mekanisme pengawasan, serta bagaimana aparat memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, apabila terdapat rekening yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau perjudian online, masyarakat juga berharap proses penelusuran dan penindakan dilakukan secara profesional dan terukur.
Sorotan semakin tajam ketika aparat kepolisian dinilai terlihat “tenang memilih” dalam menentukan perkara mana yang mendapatkan tindakan cepat. Persepsi semacam ini, apabila tidak segera dijawab dengan data dan penjelasan yang terbuka, berpotensi memperbesar jarak antara masyarakat dan institusi penegak hukum.
Kepercayaan publik merupakan modal penting dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat mulai melihat adanya kesan hukum cepat terhadap kelompok tertentu tetapi lambat terhadap kelompok lainnya, pertanyaan mengenai kesetaraan di hadapan hukum tidak bisa diabaikan.
Kini masyarakat menunggu bukan hanya konferensi pers, tetapi juga bukti bahwa aparat mampu bekerja secara konsisten: cepat ketika bukti mengharuskan, tegas ketika pelanggaran terbukti, dan adil tanpa melihat siapa yang berhadapan dengan hukum.
Sebab, hukum yang dipercaya masyarakat bukanlah hukum yang hanya terlihat keras kepada yang lemah, melainkan hukum yang mampu menunjukkan ketegasan yang sama ketika berhadapan dengan siapa pun.
