Pertalite Bisa Tak Lagi Bebas Dibeli! Desil 9-10 Jadi Sasaran Pembatasan Subsidi

Dokumentasi LiputanKPK.com
NEWS UPDATE
LIPUTAN
KPK .COM
P T .S U A R A W A R T A N U S A N T A R A
S W N
───────────────────────────────────

Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
‎Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian pemerintah. Selasa, 01/09/2026.

‎Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih melakukan pembenahan data sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, validitas data menjadi faktor penting agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

‎”Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (31/08/2026).

‎Bahlil menjelaskan, pemerintah saat ini masih membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembenahan tersebut dilakukan untuk memastikan pembagian kelompok desil benar-benar mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

‎Kelompok desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Karena itu, akurasi data dinilai menjadi dasar penting sebelum pemerintah menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi BBM.

‎Rencana pembatasan Pertalite terhadap kelompok desil 9 dan 10 pun belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih mengkaji mekanisme yang tepat agar kebijakan subsidi tidak justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

‎Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga Desember 2026. Kebijakan harga tersebut akan tetap dipertahankan sembari pemerintah memantau perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi energi global.

‎Dengan demikian, fokus pemerintah saat ini bukan menaikkan harga BBM subsidi, melainkan memperbaiki mekanisme penyalurannya agar subsidi yang diberikan negara tidak salah sasaran.

‎Pemerintah berharap pembenahan DTSEN dapat menghasilkan data penerima subsidi yang lebih akurat. Dengan data yang valid, kebijakan pembatasan maupun penyaluran subsidi BBM nantinya diharapkan dapat dilakukan secara lebih adil dan tepat sasaran.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *