Liputan KPK.Com / Aceh Tamiang __ Kecamatan Kejuruan Muda, Kampung (Desa*red) Tanjung Mancang, ada kegiatan ADD yang publik tidak boleh mengetahuinya, se-olah olah itu uang pribadi perangkat Desa bukan dari anggaran Negara. Selasa (29 Juli 2025).
Dalam sistem penganggaran di sebuah negara minimal yang membayar program itu yang lebih mengetahui dibayarkan kepihak mana. dikarenakan ada yang di nama kan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pemahaman ini yang jelas salah di pemerintahan Kampung jika menganggap anggaran dana desa tidak boleh di ketahui oleh masyarakat atau publik, harusnya perangkat Desa harus terbuka terkait anggaran dana desa sesui dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik.
Dari pantauan Media Liputan KPK.Com ada satu Kecamatan dalam kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki program yang sama dalam nomenklatur di setiap Kampung melalui program ADD, salah satu contoh ditemukan di Kampung Tanjung Mancang, Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif D,
Awak Media Liputan KPK.Com . Mencoba menelusuri ke beberapa Kampung yang ada di kecamatan tersebut, didapati memang ada program itu .
Mengenai hal ini Media Liputan KPK.Com pun mencoba mengkonfirmasi Ketua Forum Datok (Kades* red) Kecamatan Kejuruan Muda melalui telpon whatsApp ia mengatakan
“ benar bang , itu ada program nya tapi sudah sesuai itu bang, memang segitu harga nya dan nanti saya kirim nomor distributor nya ,” jelas nya.
Awak Media Liputan KPK.Com pun mencoba mengkonfirmasi langsung TPK kegiatan tersebut di Kampung Tanjung yaitu Kasi Kesra Siswanto, dan ia mengatakan kepada awak media .
“ itu privasi kami bang, apa Abang sanggup,” terang nya,
Dengan nada dan bahasa Kasi kesra sebagai TPK yang mengatakan pada awak Media Liputan KPK.Com. Seperti nya mereka agak terusik dari kedatangan insan pers yang mengkonfirmasi nya, hingga ada kesan menakut nakuti insan pers , apa Abang sanggup.
Dalam kesempatan yang berbeda awak Media Liputan KPK.Com . Mengkonfirmasi salah satu Datok dalam kecamatan tersebut, tentang bagaimana proses pembayaran program tersebut dan ia menjelaskan
“ Begini bang, biasa nya ketua forum yang memberikan nomor rekening, ke siapa kita setor uang nya dalam rapat bang, dan kami pun tidak mengetahui itu siapa bang,” ungkap nya.
Jadi ini lah potret dalam sebuah negara terkecil yaitu Kampung, yang segala nya sudah terkoordinir dengan baik dan rapi, bahkan sampai nomenklatur ADD bisa sama dalam sebuah Kecamatan.
Diminta kepada APH untuk dapat, menindak lanjuti temuan yang aneh ini , dan dapat diproses secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini .
(Kaperwil Aceh)
