Liputan KPK.Com – Aceh Tamiang, Pembuatan Arang yang disebut dari bahan kayu limbah bekas banjir, hanya ilustrasi belaka kini menjadi sorotan publik Senin (26,05,2025).
kronologi pengusaha.
Pengusaha Arang yang datangnya dari Medan, mendapatkan bekingan hebat dari seorang oknum salah satu Datok Penghulu di kecamatan Tamiang Hulu ,
Saat awak media mendatangi dapur Arang tersebut guna mengali informasi, Mandor lapangan menyebutkan kepada awak Media ” kalau usaha ini punya pak Tedi bg, cina dari Medan bg, ini no hp nya 082386793XXX ,” Ungkap nya.
Dalam usahanya, Tedi pengusaha dari Medan itu sudah mengelontorkan uang ratusan juta rupiah untuk membangun dapur Arang, dengan kapasitas satu dapur 5 sampai 7 ton Arang jadi, dan mungkin ditambah lagi untuk dana koordinasi, pertanyaan nya koordinasi nya kemana …..?, apakah ke KPH Wilayah lll, sudah mengeluarkan surat izin hasil koordinasi .
Dikonfirmasi awak media .
Ini kata Tedi saat dikonfirmasi “ kalau masalah koordinasi saya serahkan ke datok Anxx ,” ungkap nya.
Datok jadi aparat membeckup toke
Bagaimana Mungkin seorang Pemimpin di kampung (Desa*red), Membekingi seorang pengusaha, yang usaha itu dinilai berdampak dengan ekosistem hutan, apa memang sudah mengikuti regulasi perizinan nya .
Di khawatirkan jika kayu limbah sungai habis, maka kayu hutan dengan keanekaragaman jenis kayu,Menjadi sasaran, yang menjadi sorotan adalah, bagaimana regulasi penerapan izin pembuatan arang ini berjalan, yang dimana telah diatur jika menebang kayu hutan secara ilegal terjadi maka ini adalah pelanggaran ,
Melanggar undang undang kehutanan.
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang pembuatan arang menggunakan kayu hutan antara lain.
*Pasal 50 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*: Melarang setiap orang untuk menebang pohon atau mengangkut kayu dari hutan tanpa izin.
*Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*: Melarang setiap orang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
*Pasal 82 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*: Mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan hutan.
Masyarakat meminta kepada APH
Diminta kepada bapak bapak penegak hukum untuk dapat memeriksa dokumen tentang perizinan usaha arang ini. JIka memang tidak jelas dokumennya tutup usaha ilegal ini.
KPH Wilayah lll, ini ranah anda , jangan tutup mata buka saku, Dampak Bencana.
Pihak yang berwenang dalam urusan pengeluaran dokumen usaha yang berhubungan dengan bahan kayu yaitu KPH Wilayah lll yang dikepalai oleh Fajri, tetapi dalam kinerja selalu sailen, KPH Wilayah lll dimohon untuk dapat memperhatikan, dampak dari dokumen yang dikeluarkan untuk usaha ini. Karena usaha ini dianggap cikal bakal ,Bencana Alam Banjir Bandang dampak resikonya, terhadap Alam dan lingkungan. jangan hanya mengambil keuntungan pribadi dari pengusaha, lantas dengan mudah mengeluarkan dokumen dari kehutanan tutup.
(Kaperwil Aceh)
