DPP LBH Suara Panrita Keadilan Mandatkan Rahmawati, Herman, dan Jumriah sebagai KSB DPC Takalar
Liputan–KemitraanPenerbitanKualitas.com. Gowa — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan secara resmi membekukan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi dan monitoring menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan yang dinilai tidak berjalan optimal serta gagal menggerakkan roda organisasi secara efektif.
Pembekuan tersebut merupakan langkah organisatoris yang ditempuh DPP LBH Suara Panrita Keadilan, yang berkedudukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, demi menjaga marwah organisasi serta memastikan keberlangsungan fungsi lembaga bantuan hukum di daerah.
Sebagai tindak lanjut, DPP LBH Suara Panrita Keadilan menerbitkan Surat Mandat tertanggal 24 Desember 2025 untuk membentuk dan menjalankan kepengurusan baru DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar. Dalam surat mandat tersebut, DPP memberikan kepercayaan kepada:
Rahmawati, C.L.E sebagai Ketua
Herman, S.H sebagai Sekretaris
Jumriah sebagai Bendahara
Ketiganya secara resmi ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
Pemberian mandat ini merupakan bentuk komitmen DPP LBH Suara Panrita Keadilan dalam menjaga kesinambungan kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Takalar.
KSB yang telah menerima amanah tersebut menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi secara aktif, profesional, dan bertanggung jawab. Mereka juga akan segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat struktur kelembagaan DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
Ke depan, kepengurusan baru ini bertekad memperluas jangkauan organisasi hingga ke seluruh desa di Kabupaten Takalar sebagai upaya mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain penguatan struktur organisasi, KSB DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar juga berkomitmen menghadirkan dan mengoptimalkan Klinik Hukum sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Klinik Hukum tersebut diharapkan menjadi wadah edukasi, konsultasi, serta pendampingan hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan hukum yang adil, profesional, dan berkeadilan.
Dengan diterbitkannya mandat ini, DPP LBH Suara Panrita Keadilan berharap DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar dapat kembali aktif, solid, dan berfungsi secara optimal, serta mampu menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga bantuan hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.
Muh. Ilham Nur
