Catatan fiktip Kampung Potongan, Cerita nya Bantuan , Uang dan Musyawarah Gaya Belanda .
Liputan KPK.Com / Aceh Tamiang opini.Sore itu udara disekitar sungai mati terasa segar, tetapi hati dari pencari ikan itu gundah gulana Rabu (04/06/2025).
Pasal nya potongan dari bantuan pemerintah tahun 2024 itu sangat memberatkan penerima, tapi lebih tepat bantuan ini ternyata disebut bantuan khayalan mimpi dimasyarakat, karena pemerintah tidak ikhlas.
Kata bang sauqi, “ negri ini penuh harapan palsu , hingga bantuan pun dibungkus dengan musyawarah gaya ala Belanda, Wajib nurut, wajib setor.
Ceritanya, dua belas warga kampung dijanjikan bantuan, sudah dimusyawarahkan dengan gaya Belanda ,sama sekdes, eeehhh… tiba-tiba datang kenyataan pahit , ketika bantuan itu cair Rp 5 juta, per warga, itu bukan punya warga semua, lebih tragis lagi wajib setor Rp 1,8 juta per warga buat sekdes dan dibagi orang orang dekat nya saja, warga…? Cuma di suruh ngopi dan lihat sekdes hitung uang .
“ ini uang siapa , yang ambil siapa , untuk siapa …? tanya seorang yang kami samarkan nama nya , sambil menatap jauh ke kampung penuh misteri itu .
Ketika ditanya sang sekdes mengklarifikasi dengan gaya easy going
“ itu bukan uang ADD bang, itu uang kementerian bang, itu uang warga bang, Tapi udah musyawarah kok. Dan cuma Rp 1,8 juta aja kok , katanya dari kampung misteri itu.
Ya begitu lah dinegeri ini , musyawarah kampung , bisa lebih kuat dari surat edaran menteri , bantuan boleh belum dapat , Tapi kalau sudah musyawarah ala Belanda Wajib setor , maka jadilah batuan angan-angan . Apalagi sudah dibumbui dengan kata Musyawarah, yang sayang nya entah bantuan milik siapa , usaha siapa , dan kampung yang mana .
Warga pun kini belajar banyak:
Kalau mau dapat bantuan , jangan cuma musyawarah , tapi juga pastikan bisa dapat uang nya semua .
Kalau sekdes bilang bantuan itu untuk kampung, pastikan dulu kampungnya setuju dan bantuan nya benar-benar ada.
Dan terakhir, kalau ada janji bantuan dari pengurusan , pastikan bukan pengurusan menipu harapan
Karena di kampung ini, bukan bantuan yang penting, tapi cerita tentang bantuan.
Sungguh, ini kampung luar biasa. Bantuan nya masih di langit , musyawarah sudah diwajibkan , dan warganya tetap sabar… nunggu bantuan yang wajib potong bila datang…
baca juga;, Potong ala Musyawarah
Catatan Tambahan bang sauqi : Musyawarah Gaya baru — Siap Setuju, Siap setor
Sekdes kampung kita ini memang visioner. Beliau tidak perlu memiliki usaha untuk mengelolanya uang bantuan usaha. Tidak perlu ada nama dapat bantuan , asal sudah ada niat dan niat itu diteken dalam rapat, maka jadi sah! Musyawarah kampung kini bukan lagi soal mufakat, tapi soal membayar potongan .
Bang sauqi Berseloroh sambil ngopi:
“Musyawarahnya kayak voting online, warga enggak tau kapan rapatnya, tiba-tiba hasilnya udah keluar: semua setuju, dan wajib setor!”
Katanya uang Rp 1,8 juta itu “biaya pengurusan.” Tapi pengurusannya siapa? Untuk siapa? Sampai sekarang tak ada rincian, tak ada SPJ, apalagi kwitansi. Ini namanya pajak ala-ala, dipungut suka-suka, didistribusi sesuka hati. Tapi jangan salah, katanya ini untuk kebaikan kampung.
Warga yang tak bisa setor? Maaf, anda belum layak dapat batuan.
Warga yang sudah setor? Mohon sabar, ini ujian bantuan.
Konsep “bantuan” kini berubah makna. Biasanya “bantuan” artinya boleh digunakan. Tapi di sini, artinya boleh setor, tapi belum tentu dbantu, Katanya bantuan itu masih diurus. Jadi, masyarakat cuma dapat janji, dan bantuannya ..? “Untuk pengurusan Administrasi,” begitu kata orang Sekdes.
Bang sauqi manggut-manggut sambil nahan tawa: “Pantes aja tiap minggu mereka keluar kampung , mungkin buat biaya pengurusan bantuan yang belum tentu bisa diurus…”
Warga pun mulai kreatif. Ada yang usul bantuan itu diganti nama jadi “ Usaha Pahala”, karena hasilnya tak dinikmati di dunia. Ada juga yang mau bikin usaha baru, Bantuan Korban Potongan dan Musyawarah. Anggotanya hanya mereka yang sudah diurus tapi tak dapat utuh.
Tapi jangan khawatir, Bang sekdes katanya lagi di Kampung. Mungkin sedang cari cara baru agar bantuan bisa keluar lewat grup WhatsApp, atau minimal lewat status Facebook: “Kita urus hak kampung. Tapi hasil potongan biar kami kelola dulu yah…”
Bang sauqi, menutup catatannya sambil nyeruput kopi: “Di kampung ini, harapan dibantu dikampung tak bertuan, dan diurus oleh niat baik yang tak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Bersambung? Atau sudah cukup segini saja? Terserah Sekdes.”
(Kaperwil Aceh)
