Liputan KPK.com, Aceh______Di tengah duka pasca banjir hidrometeorologi, muncul gelombang komentar di media sosial yang menuding pemerintah lamban dan tidak peduli terhadap masyarakat terdampak. Namun, benarkah demikian? Pertemuan awak Media dengan Ketua DPC BAI Aceh Tamiang Syamsul di Sekretariat Badan Advokasi Indonesia (BAI) di Desa Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru.
Saat diwawancarai Media Liputan KPK.com Ketua DPD BAI Aceh Tamiang pada tanggal Senin tanggal 13 April 2026 menjelaskan.
“Fakta lapangan yang bahwa penyaluran bantuan stimulan tidak pernah berhenti. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dinas terkait tetap bekerja di lapangan, siang dan malam, memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Perlu dipahami, bantuan bukan sekadar dibagikan begitu saja. Ada proses pendataan, verifikasi, dan validasi yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, kesenjangan dan kesalahan sasaran. Justru di sinilah letak kehati-hatian pemerintah.
“Kalau cepat tapi salah sasaran, itu yang lebih berbahaya”
Sayangnya, di era media sosial, opini seringkali lebih cepat menyebar dibanding fakta. Tanpa cek data, tanpa konfirmasi, tudingan langsung dilemparkan, seolah pemerintah tidak bekerja. Padahal di lapangan, aparat desa, relawan, dan petugas terus bergerak. Bahkan, banyak dari mereka, juga Bupati Armia Pahmi turun langsung ke titik-titik terdampak demi memastikan warga mendapatkan haknya,” papar nya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa keterlambatan yang terjadi bukan karena pembiaran, melainkan karena komitmen untuk transparansi dan keadilan. Tidak boleh ada yang didahulukan tanpa dasar yang jelas.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Kritik itu penting, tapi menyebarkan informasi yang belum tentu benar justru bisa memperkeruh keadaan dan menghambat proses pemulihan.
Di saat masyarakat membutuhkan persatuan, jangan sampai kita terpecah hanya karena asumsi. Bantuan tetap berjalan, pemerintah tetap bekerja dan fakta tidak bisa dikalahkan oleh opini.
(Kaperwil Aceh)
