Diduga…!!! Normalisasi Pasca Bencana di Kampung Sidodadi Jadi Ajang Meraup Pundi Pundi Keuntungan
Liputam KPK, Com_____________Program normalisasi alur pasca bencana yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, kini menjadi sorotan tajam. Kegiatan yang seharusnya difokuskan untuk kepentingan masyarakat pasca bencana itu diduga justru dijadikan “topeng” untuk meraup pundi pundi keuntungan pribadi oleh pihak tertentu. Jum’at (08/05/2026).
Dugaan tersebut mencuat setelah tim media melakukan penelusuran langsung ke lokasi pekerjaan. Dari hasil investigasi lapangan, proyek normalisasi yang menggunakan anggaran negara itu dinilai tidak berjalan sesuai standar, terutama terkait pekerjaan yang diduga belum mencapai kubikasi.
Tidak hanya itu, proyek tersebut juga menuai tanda tanya besar karena tidak ditemukan papan informasi publik di lokasi kegiatan. Padahal, papan informasi merupakan bagian penting dari transparansi penggunaan anggaran negara agar masyarakat mengetahui sumber dana, nilai proyek, volume pekerjaan, hingga pelaksana kegiatan.
Saat dikonfirmasi Media Liputan KPK.Com, melalui sambungan WhatsApp pada tanggal 07 Mai 2026 terkait tidak ditemukannya papan informasi publik, Datok Penghulu Kampung Sidodadi memberikan jawaban yang justru memunculkan tanda tanya baru.
“ iya bang itu dana desa , tapi saya tidak mengetahui di mana tepatnya pemasangan plang tersebut oleh pelaksana bang,” jawabnya singkat.
Jawaban tersebut dinilai tidak mencerminkan pengawasan maksimal terhadap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahannya sendiri.
Dari hasil konfirmasi itu, berbagai asumsi liar pun berkembang di tengah masyarakat terkait transparansi program normalisasi tersebut.
Tidak berhenti di situ, tim media kembali mendatangi kantor desa guna melakukan konfirmasi lanjutan kepada perangkat kampung. Seorang kepala dusun yang dijumpai di kantor desa mengatakan bahwa papan informasi itu sempat ada, namun disebut mengalami beberapa alasan yang dinilai janggal.
“Ada ditabrak lembu bang, digeser oleh TPK bang,” ucap Kadus tersebut.
Namun setelah menerima penjelasan dari berbagai pihak, tim media kembali turun ke lapangan untuk memastikan keberadaan papan informasi dimaksud. Hasilnya, papan informasi publik tetap tidak ditemukan di lokasi kegiatan.
Temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa proyek normalisasi tersebut sengaja dibuat tertutup alias “disembunyikan” dari pengawasan publik.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pasca bencana tersebut masyarakat pun meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan normalisasi di Kampung Sidodadi, termasuk memeriksa volume pekerjaan, realisasi anggaran, serta dugaan praktik korupsi yang mulai mencuat ke permukaan.
Jika benar ditemukan adanya penyimpangan, maka program yang seharusnya menjadi solusi pemulihan pasca bencana justru berubah menjadi ladang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat.
(Kaperwil Aceh)
