Bitung,Liputankpk.com— Praktik dugaan penimbunan dan penjualan BBM bersubsidi secara ilegal yang dikendalikan oleh jaringan PT. Srikarya Lintasindo (PT.SKL) kini semakin terbuka luas. Setelah sebelumnya aktivitas serupa terendus di wilayah Matuari dan Madidir Kota Bitung, perhatian publik kini menyasar gudang penimbunan di wilayah Tontalete, Minahasa Utara, yang diduga menjadi salah satu basis distribusi utama jaringan tersebut.
Nama Haji Nur kembali muncul sebagai figur sentral yang diduga mengendalikan aktivitas penyalahgunaan BBM Bio Solar bersubsidi di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Meski sebelumnya pernah ditahan oleh Polresta Manado dan barang bukti berupa kendaraan truk tangki kepala biru berkapasitas 8.000 KL serta gudang penimbunan di Desa Koka Manado pernah diamankan oleh Polda Sulut, jaringan yang diduga berada di bawah kendalinya disebut semakin berkembang dan memperluas operasinya.
Melalui investigasi awak media, PT. Srikarya Lintasindo diduga menjalankan pola operasi berpindah-pindah lokasi dengan menampilkan figur berbeda di setiap wilayah guna mengaburkan identitas pengendali utama. Di wilayah Tontalete, figur yang ditampilkan sebagai pengelola gudang adalah Diego, yang disebut-sebut sebagai kaki tangan Haji Nur yang dipercaya mengatur seluruh aktivitas gudang, mulai dari distribusi, keluar masuk kendaraan tangki, hingga koordinasi pasokan BBM dari para pengepul.
Namun fakta yang lebih mengejutkan mulai terkuak dengan munculnya dugaan adanya bayang-bayang mantan anggota dewan Kota Bitung berinisial GM di balik aktivitas gudang Tontalete. GM disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan perpanjangan figur Diego untuk menyamarkan identitas serta mengatur aliran dana yang diduga terhubung dengan jaringan penimbunan BBM tersebut. Skema ini diduga sengaja dibangun untuk menciptakan lapisan pengamanan baru, sehingga pihak-pihak utama di balik bisnis ilegal tidak tampil langsung di lapangan.
Gudang penimbunan di Tontalete disebut bukan hanya tempat penyimpanan, melainkan titik strategis distribusi BBM bersubsidi yang kemudian dijual kembali dengan harga industri kepada sejumlah perusahaan hingga kapal-kapal SPBO. Sumber kredibel yang dikonfirmasi media mengungkapkan bahwa pasokan BBM Bio Solar yang masuk ke gudang-gudang jaringan PT.SKL berasal dari sejumlah SPBU yang dibeli melalui para pengepul dengan harga di luar kewajaran. Dari harga subsidi Rp6.800 per liter, BBM tersebut dibeli kembali dengan harga Rp13.000 hingga Rp13.300 per liter oleh kaki tangan jaringan PT.SKL, sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga antara Rp19.000 hingga Rp23.000 per liter kepada customer industri tertentu.
Selain di Tontalete, jaringan gudang penimbunan PT. Srikarya Lintasindo juga sebelumnya terdeteksi di Kelurahan Madidir (tepat di belakang Markas Kodim 1310/Bitung) dan Kelurahan Matuari (depan Perumahan Bumi Bringin) Kota Bitung. Bahkan gudang di Madidir disebut merupakan gudang lama milik PT. Karunia Mandiri Prodisa yang sebelumnya dikendalikan oleh Adi, pemain lama mafia BBM ilegal yang kini kembali muncul dalam jaringan PT.SKL bersama figur Haji Farhan.
Lebih jauh, informasi yang beredar menyebutkan bahwa PT. Srikarya Lintasindo diduga hanya berlindung di balik dokumen dan Izin Usaha Niaga (INU) milik PT.SKS untuk memasarkan BBM hasil timbunan serta melegalkan distribusi yang diduga berasal dari “jarahan” SPBU. Dengan menggunakan dokumen milik PT.SKS, PT.SKL disebut tetap terlindungi sebagai agen transportir di bawah perusahaan tersebut.
Di tengah semakin terbukanya praktik dugaan mafia BBM subsidi ini, keterlibatan sejumlah oknum berseragam loreng TNI AD juga mulai tercium di sekitar gudang Tontalete. Dugaan ini muncul setelah adanya informasi terkait mobilitas kendaraan tangki dan aktivitas pengamanan di sekitar lokasi yang dinilai tidak lazim. Meskipun belum ada keterangan resmi terkait hal ini, keberadaan jaringan yang diduga mendapat perlindungan tertentu dinilai menjadi salah satu faktor mengapa aktivitas penimbunan BBM bersubsidi dapat berjalan leluasa tanpa hambatan.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Haji Nur dan Haji Farhan melalui pesan WhatsApp terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas gudang penimbunan BBM di sejumlah wilayah belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Publik kini dengan tegas mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Sulawesi Utara dan instansi terkait lainnya, untuk segera mengusut tuntas dugaan jaringan mafia BBM subsidi yang disebut semakin terang-terangan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara.Dugaan Jaringan Mafia BBM PT. Srikarya Lintasindo Merambah Minahasa Utara, Haji Nur Disebut Sebagai Figur Sentral
Bitung,— Praktik dugaan penimbunan dan penjualan BBM bersubsidi secara ilegal yang dikendalikan oleh jaringan PT. Srikarya Lintasindo (PT.SKL) kini semakin terbuka luas. Setelah sebelumnya aktivitas serupa terendus di wilayah Matuari dan Madidir Kota Bitung, perhatian publik kini menyasar gudang penimbunan di wilayah Tontalete, Minahasa Utara, yang diduga menjadi salah satu basis distribusi utama jaringan tersebut.
Nama Haji Nur kembali muncul sebagai figur sentral yang diduga mengendalikan aktivitas penyalahgunaan BBM Bio Solar bersubsidi di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Meski sebelumnya pernah ditahan oleh Polresta Manado dan barang bukti berupa kendaraan truk tangki kepala biru berkapasitas 8.000 KL serta gudang penimbunan di Desa Koka Manado pernah diamankan oleh Polda Sulut, jaringan yang diduga berada di bawah kendalinya disebut semakin berkembang dan memperluas operasinya.
Melalui investigasi awak media, PT. Srikarya Lintasindo diduga menjalankan pola operasi berpindah-pindah lokasi dengan menampilkan figur berbeda di setiap wilayah guna mengaburkan identitas pengendali utama. Di wilayah Tontalete, figur yang ditampilkan sebagai pengelola gudang adalah Diego, yang disebut-sebut sebagai kaki tangan Haji Nur yang dipercaya mengatur seluruh aktivitas gudang, mulai dari distribusi, keluar masuk kendaraan tangki, hingga koordinasi pasokan BBM dari para pengepul.
Namun fakta yang lebih mengejutkan mulai terkuak dengan munculnya dugaan adanya bayang-bayang mantan anggota dewan Kota Bitung berinisial GM di balik aktivitas gudang Tontalete. GM disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan perpanjangan figur Diego untuk menyamarkan identitas serta mengatur aliran dana yang diduga terhubung dengan jaringan penimbunan BBM tersebut. Skema ini diduga sengaja dibangun untuk menciptakan lapisan pengamanan baru, sehingga pihak-pihak utama di balik bisnis ilegal tidak tampil langsung di lapangan.
Gudang penimbunan di Tontalete disebut bukan hanya tempat penyimpanan, melainkan titik strategis distribusi BBM bersubsidi yang kemudian dijual kembali dengan harga industri kepada sejumlah perusahaan hingga kapal-kapal SPBO. Sumber kredibel yang dikonfirmasi media mengungkapkan bahwa pasokan BBM Bio Solar yang masuk ke gudang-gudang jaringan PT.SKL berasal dari sejumlah SPBU yang dibeli melalui para pengepul dengan harga di luar kewajaran. Dari harga subsidi Rp6.800 per liter, BBM tersebut dibeli kembali dengan harga Rp13.000 hingga Rp13.300 per liter oleh kaki tangan jaringan PT.SKL, sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga antara Rp19.000 hingga Rp23.000 per liter kepada customer industri tertentu.
Selain di Tontalete, jaringan gudang penimbunan PT. Srikarya Lintasindo juga sebelumnya terdeteksi di Kelurahan Madidir (tepat di belakang Markas Kodim 1310/Bitung) dan Kelurahan Matuari (depan Perumahan Bumi Bringin) Kota Bitung. Bahkan gudang di Madidir disebut merupakan gudang lama milik PT. Karunia Mandiri Prodisa yang sebelumnya dikendalikan oleh Adi, pemain lama mafia BBM ilegal yang kini kembali muncul dalam jaringan PT.SKL bersama figur Haji Farhan.
Lebih jauh, informasi yang beredar menyebutkan bahwa PT. Srikarya Lintasindo diduga hanya berlindung di balik dokumen dan Izin Usaha Niaga (INU) milik PT.SKS untuk memasarkan BBM hasil timbunan serta melegalkan distribusi yang diduga berasal dari “jarahan” SPBU. Dengan menggunakan dokumen milik PT.SKS, PT.SKL disebut tetap terlindungi sebagai agen transportir di bawah perusahaan tersebut.
Di tengah semakin terbukanya praktik dugaan mafia BBM subsidi ini, keterlibatan sejumlah oknum berseragam loreng TNI AD juga mulai tercium di sekitar gudang Tontalete. Dugaan ini muncul setelah adanya informasi terkait mobilitas kendaraan tangki dan aktivitas pengamanan di sekitar lokasi yang dinilai tidak lazim. Meskipun belum ada keterangan resmi terkait hal ini, keberadaan jaringan yang diduga mendapat perlindungan tertentu dinilai menjadi salah satu faktor mengapa aktivitas penimbunan BBM bersubsidi dapat berjalan leluasa tanpa hambatan.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Haji Nur dan Haji Farhan melalui pesan WhatsApp terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas gudang penimbunan BBM di sejumlah wilayah belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Publik kini dengan tegas mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Sulawesi Utara dan instansi terkait lainnya, untuk segera mengusut tuntas dugaan jaringan mafia BBM subsidi yang disebut semakin terang-terangan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara.
