Sukabumi – Pemerintah Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, hingga kini belum merealisasikan anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Nilai anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta tersebut seharusnya mendukung program ketahanan pangan melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Belum terserapnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah warga. Mereka menilai pemerintah desa perlu segera menyelesaikan pembentukan kepengurusan BUMDes agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Saat ditemui di Kantor Desa Babakan pada Rabu (6/7/2026), Asep, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesos) Desa Babakan, membenarkan bahwa pemerintah desa belum merealisasikan anggaran ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Asep, pemerintah desa mengalami kendala dalam membentuk kepengurusan BUMDes. Kondisi tersebut menghambat proses pengurusan Administrasi Hukum Umum (AHU) sehingga BUMDes belum memiliki legalitas untuk mengelola program ketahanan pangan .”Kami belum merealisasikan anggaran ketahanan pangan karena pemerintah desa masih kesulitan mencari figur untuk kepengurusan BUMDes. Akibatnya, proses AHU juga menjadi terlambat,” jelas Asep.
Asep juga menjelaskan bahwa Desa Babakan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan.Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Desa Babakan sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program ketahanan pangan. Namun hingga kini pemerintah desa belum memanfaatkan anggaran tersebut karena proses pembentukan kelembagaan BUMDes belum selesai.
Di sisi lain, salah seorang warga Desa Babakan menyampaikan pandangan berbeda. Warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu mengaku BUMDes Desa Babakan pernah terbentuk pada periode sebelumnya. Namun, menurut pengakuannya, pengelolaan BUMDes tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia bahkan mengaku tidak mengetahui perkembangan pengelolaan dana pada kepengurusan sebelumnya. Karena itu, ia berharap pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi BUMDes saat ini.
“BUMDes dulu pernah ada, tetapi tidak berjalan. Sekarang kepengurusannya juga belum terbentuk lagi. Alasan sebenarnya perlu dipertanyakan lebih lanjut agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Pernyataan warga tersebut menunjukkan masih adanya pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberlanjutan pengelolaan BUMDes di Desa Babakan. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena BUMDes memiliki peran penting dalam mengelola program ketahanan pangan yang didanai melalui Dana Desa.
Pemerintah Pusat telah mengarahkan pemerintah desa untuk mengalokasikan sedikitnya 20 persen Dana Desa Tahun Anggaran 2025 bagi program ketahanan pangan. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan produksi pertanian, memperkuat sektor peternakan, membuka peluang usaha desa, sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki Desa Babakan, masyarakat berharap pemerintah desa segera menyelesaikan pembentukan BUMDes agar anggaran sekitar Rp200 juta tersebut tidak terus tertunda. Warga juga berharap pemerintah desa meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses pembentukan BUMDes sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Keterlambatan merealisasikan anggaran ketahanan pangan bukan hanya berdampak pada tertundanya program desa, tetapi juga berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Desa Babakan bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Alfian.A
