Pontianak – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Suhu politik dan hukum di Kalimantan Barat kembali memanas. Sementara massa dari Gerakan Aliansi Anti Korupsi Pemuda Kalbar (GAKBKP) menggelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar juga melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Jumat (3/10/2025).
HMI Kalbar mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah yang menyeret nama Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Koordinator Lapangan HMI Kalbar, Andre Sarkasih, menegaskan bahwa lambannya penanganan kasus tersebut dapat berdampak buruk bagi stabilitas sosial dan pembangunan di Kalbar.
> “Kalau kasus ini terlalu lama dibiarkan, efeknya cukup berat bagi Kalimantan Barat. Kita khawatir akan menimbulkan persoalan kepercayaan di masyarakat. Kalau memang Bapak Ria Norsan tidak bersalah, ya bebaskan. Kalau bersalah, jalani proses hukum sesuai aturan,” tegas Andre.
Andre juga mengingatkan bahwa kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ria Norsan sudah muncul sejak 2018, namun hingga kini tak jelas ujung pangkalnya. “Kalau ini terus dibiarkan, bisa memengaruhi pembangunan daerah. Jangan sampai kasus pribadi membuat pemerintah tidak fokus pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat,” tambahnya.
KPK Gencar Periksa Saksi di Pontianak
Di tengah gelombang aksi tersebut, KPK tetap melanjutkan proses penyidikan. Bertempat di Mapolda Kalbar, penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/10/2025), membenarkan bahwa ada belasan saksi yang diperiksa hari ini.
Mereka antara lain: Firdaus (Inspektur Kabupaten Mempawah); EK (karyawan Bank Mandiri); FS (staf rumah tangga rumah dinas Bupati Mempawah); IS (Kabid Bina Marga Dinas PUPR Mempawah); JS (freelancer konsultan perencana); MZ (karyawan swasta); UA (pensiunan PNS); MK (Direktur PT Irendo Rekatama Pertiwi); HL (Direktur PT Kreasi Prima Sejati); THY (Direktur PT Kreasindo Putra Bangsa); serta ES (PNS).
Tak hanya itu, penyidik juga memanggil Juli Suryadi, Wakil Bupati Mempawah saat ini yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Mempawah.
Tiga Tersangka Sudah Ditapkan
Meski belum diumumkan secara resmi kepada publik, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Informasi ini mempertegas bahwa penyidikan sudah masuk tahap krusial.
Kasus korupsi proyek jalan Mempawah yang bernilai miliaran rupiah tersebut diduga melibatkan jaringan kontraktor dan pejabat daerah. Publik Kalbar kini menanti keberanian KPK dalam mengungkap aktor utama, termasuk memastikan apakah nama besar yang disebut-sebut benar-benar akan terseret dalam jerat hukum.
Tim : Redaksi
