HMI Pangkep Gelar Konsolidasi, Soroti Kinerja Badan Kehormatan DPRD
L–KPKcom. Pangkep — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep akan menggelar agenda Undangan Konsolidasi pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Sekretariat HMI Cabang Pangkep, mulai pukul 21.00 WITA hingga selesai.
Konsolidasi ini mengangkat grand issue: “Apa Kabar Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangkep?”, sebagai bentuk kegelisahan kritis mahasiswa terhadap fungsi etik dan pengawasan internal lembaga legislatif daerah yang dinilai kerap tidak transparan.
Ketua HMI Cabang pangkep, Fadli Muhammad, menegaskan bahwa sorotan terhadap Badan Kehormatan DPRD Pangkep bukanlah bentuk sentimen personal, melainkan panggilan etis untuk mengembalikan marwah lembaga perwakilan rakyat.
“Badan Kehormatan DPRD itu dibentuk untuk menjaga marwah lembaga, bukan sekadar pelengkap struktur. Ketika ada persoalan etik yang dibiarkan tanpa kejelasan, publik wajar bertanya: masih berfungsi atau justru masuk angin,” ujar Fadli Muhammad saat diwawancarai media Pribumi di Warkop Dg. Ichal, Minggu (14/2/2025).
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk terus mengingatkan lembaga negara agar tidak kehilangan orientasi etik dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
“Jika mekanisme pengawasan internal DPRD lumpuh atau tidak dijalankan secara serius, maka tekanan publik dan gerakan mahasiswa adalah bentuk koreksi yang sah dalam demokrasi,” tegasnya.
Narasi visual dalam undangan konsolidasi bertajuk “Masuk Angin Kah?” menjadi simbol kritik sosial atas kondisi Badan Kehormatan DPRD yang dinilai pasif, tidak responsif, serta abai terhadap kegelisahan publik terkait persoalan etik wakil rakyat.
Menanggapi kritik tersebut, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangkep menyatakan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur. Umar Haya, anggota Badan Kehormatan DPRD Pangkep, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, menyampaikan bahwa proses pemeriksaan tengah berjalan.
“Waalaikumussalam. Alhamdulillah BK telah melakukan pemanggilan terhadap saudara HI serta tiga orang saksi dalam tenggat waktu yang berbeda. Selanjutnya, BK akan kembali memanggil dua orang saksi lainnya untuk melengkapi proses pemeriksaan,” ujar Umar Haya.
Ia menegaskan bahwa Badan Kehormatan DPRD Pangkep tetap bekerja berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam menindaklanjuti setiap laporan maupun dugaan pelanggaran etik.
HMI Cabang Pangkep menilai, klarifikasi tersebut penting sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, namun tetap menekankan perlunya transparansi proses dan hasil pemeriksaan agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRD tidak terus menurun.
Melalui forum konsolidasi ini, HMI Pangkep berharap dapat merumuskan sikap bersama, peta advokasi, serta langkah strategis mahasiswa dalam mendorong DPRD Kabupaten Pangkep agar konsisten menjunjung etika, integritas, dan akuntabilitas publik.
Agenda konsolidasi ini terbuka bagi kader HMI dan elemen mahasiswa yang memiliki perhatian serius terhadap isu demokrasi lokal dan penegakan etika lembaga publik.
Muh. Ilham Nur
