Bekasi, liputankpk.com
Sistem pemungutan Suara lewat e-voting atau sistem elektronik semakin menarik untuk di perbincangan di kalangan publik, mengacu ke beberapa negara maju yang sudah berhasil menerapkannya, sehingga dapat mempercepat perhitungan dan memangkas anggaran.
Kepada media, Ali Ridho ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penerapan Sistem Pemungutan Suara Elektronik di Indonesia” Senin ( 25/8/2025) mengatakan bahwa penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting perlu kajian mendalam, dan melibatkan semua akademisi, birokrasi, politisi dan teknologi agar sistem ini benar – benar bisa di lakukan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Lanjut Ali Ridho menambahkan bahwa KPU memiliki berperan sebagai pelaksana undang-undang. Karena itu, penerapan teknologi e-voting dalam Pemilu maupun Pilkada baru bisa dilakukan jika aturan hukumnya sudah disahkan. Dan untuk saat ini KPUD Kab Bekasi telah menyiapkan kajian awal sebelum FGD, dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan pengamat pemilu. Selanjutnya hasil kajian ini akan dibawa ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk diteruskan ke KPU RI sebagai masukan membentuk sistem e-voting.
Forum ini menghadirkan Komisioner KPU RI, Idham Holik, yang menekankan bahwa penggunaan e-voting masih menunggu kejelasan regulasi.
“ Untuk saat ini nanti akan kami bawa ke KPU Provinsi untuk diteruskan ke KPU RI sebagai bahan pertimbangan, selanjutnya butuh keseriusan Pemerintah agar e-voting bisa diterapkan di Indonesia, karena tidak mudah dan perlu mendapatkan kepercayaan masyarakat ” Ujar Ali.
Dalam diskusi yang di gelar di kantor KPUD Kab Bekasi, FGD juga menghadirkan unsur Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membahas demokrasi berbasis teknologi. ( eyp )
