Tapanuli Selatan, liputankpk.com – Polemik komentar seorang oknum Ketua RT di Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Angkola Selatan, memicu perhatian publik dan berkembang menjadi sorotan terhadap sistem pembinaan perangkat pemerintahan hingga tingkat paling bawah.
Perdebatan bermula dari unggahan kondisi longsor di Dolok Tapalan yang berisi imbauan keselamatan bagi masyarakat. Namun dalam kolom komentar, akun bernama Juli Nduru, yang disebut menjabat sebagai RT setempat, menuliskan:
“Keyaknya dh basi tu komandan”
“Ami main BPK d palang. Ya lau baleeee”
“Tapi komandan bersyukur dh longsor jalan dlj tapalan tp ikut br gotong royong eh balehhh”
Selain itu, beredar tangkapan layar percakapan yang memuat kalimat:
“Cari yg halal jangan d yg haram”
“Dh dapat smua bahwa kamu satu pelakunya demi uang masukkkkk”
Komentar tersebut memicu perdebatan dan dinilai sebagian warga tidak mencerminkan komunikasi yang menyejukkan dari seorang perangkat lingkungan.
Media ini telah melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Ketua RT yang bersangkutan. Dalam beberapa kesempatan, RT tersebut menanggapi pertanyaan awak media dengan nada menyindir, dan menyatakan tidak merasa khawatir karena mengaku memiliki pendampingan hukum dari seorang pengacara yang memiliki hubungan keluarga dengan RT tersebut.
Fakta ini dicatat sebagai bagian dari upaya pemberitaan yang berimbang, tanpa menambahkan opini atau penafsiran subjektif terhadap pernyataan RT.
Mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, RT memiliki fungsi menjaga ketenteraman, menumbuhkan gotong royong, serta menjadi penghubung masyarakat dan pemerintah.
Dalam struktur pemerintahan, RT merupakan ujung tombak representasi negara di tingkat lingkungan. Karena itu, setiap sikap dan komunikasi publik pejabat lingkungan turut memengaruhi citra pemerintah daerah secara keseluruhan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menyebutkan bahwa polemik di tingkat RT tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata.
“Dalam sistem pemerintahan berjenjang, pembinaan perangkat hingga tingkat RT merupakan tanggung jawab struktural. Jika muncul kontroversi etika, maka pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.
Sejumlah warga kini mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk Bupati, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perangkat pemerintahan hingga ke tingkat RT.
Mereka menilai, pembinaan etika dan komunikasi publik perlu ditegaskan agar perangkat lingkungan tetap menjaga wibawa dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial.
“Bupati sebagai pimpinan daerah perlu memastikan jajaran di bawahnya berjalan sesuai fungsi dan etika jabatan,” kata seorang warga.
Transparansi dan langkah pembinaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Polemik ini dinilai menjadi momentum evaluasi sistem pembinaan perangkat lingkungan. Sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya diukur dari kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga dari sikap aparat hingga ke tingkat RT.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RT yang bersangkutan, pemerintah kelurahan, maupun pemerintah kabupaten belum memberikan keterangan resmi. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memenuhi asas keberimbangan dan membuka ruang klarifikasi atau hak jawab bagi lihat terkait.
Laporan: Asa
