Aceh Singkil, | LiputanKPK.com ~ Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Singkil terus digencarkan. Hari ini, Kamis (23/10/2025), Kementrian Kependudukan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Aceh Singkil menggelar Pertemuan Mini Lokakarya Lintas Sektor di Kecamatan Singkil. Bertempat di Aula DP3AP2KB Pulo Sarok, pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk mengkonsolidasikan seluruh mitra kerja dalam mendukung program strategis tersebut.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil, Hj. Rumadan SH., menjelaskan bahwa lokakarya mini ini merupakan wadah penting untuk menyelaraskan gerak langkah seluruh elemen di tingkat kecamatan. “Pertemuan ini kami selenggarakan dalam rangka mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting secara efektif dan terarah,” ujar Hj. Rumadan. Ia menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan kolaborasi multi-pihak, bukan hanya sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai lini pemerintahan dan masyarakat.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kadis DPMK Aceh Singkil, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Firkopicam) Singkil, termasuk Camat Singkil, Danramil, Wakapolsek Singkil, serta para kepala desa se-Kecamatan Singkil dan tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam penanggulangan stunting.
Evaluasi dan Tantangan Penurunan Stunting di Aceh Singkil
Camat Singkil, Khairuddin SE., secara resmi membuka acara ini. Dalam sambutannya, beliau menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap program yang telah berjalan. “Kegiatan lokakarya mini ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil atau kendala yang kita hadapi selama menjalankan tugas sesuai target yang telah ditetapkan. Kita harus mengevaluasi kolaborasi kita selama ini, mencari titik lemah dan memperkuat titik kuat,” tegas Khairuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menjamin hak-hak dasar seperti kesehatan dan peningkatan taraf hidup, merupakan tugas utama. “Mulai dari ibu hamil yang bisa membesarkan janinnya dengan sehat, hingga anak yang dilahirkan tumbuh kembang sampai mereka bisa kuliah dan menikah. Ini adalah hak-hak manusia yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” imbuhnya.
Hj. Rumadan SH. kemudian memaparkan data mengejutkan mengenai angka stunting di Aceh Singkil. “Pada tahun 2023, angka stunting Kabupaten Aceh Singkil berada di angka 29,5%. Namun, di tahun 2024, kita berada di angka 34,1%, dan di tahun 2025 ini bahkan lebih buruk lagi di angka 34,2%. Artinya, ada kenaikan 1,9% dari 2024 ke 2025,” ungkapnya dengan nada prihatin. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada target nasional penurunan stunting hingga 14% di tahun 2021, Aceh Singkil justru mengalami peningkatan, menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
Fokus pada Pencegahan dan Peran Lintas Sektor
Dalam diskusi, terungkap beberapa permasalahan, termasuk tingkat kunjungan Posyandu yang belum optimal. Khairuddin SE. menyoroti, “Terkadang Posyandu dibuka ada daftar target 100, yang datang hanya 50. Jika yang diukur hanya 50 orang, bagaimana kita bisa membuat kesimpulan akurat tentang keadaan anak-anak di desa? Ini bisa membuat kita terkejut ketika bulan berikutnya datang lebih banyak dan ternyata angka stunting meningkat.” Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan mobilisasi masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan Posyandu.
Hj. Rumadan juga menekankan pentingnya peran kader di tingkat desa, seperti Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kader Posyandu. “Kami sudah memberikan pelatihan kepada kader BKB, namun beberapa desa masih terkendala anggaran desa yang belum maksimal untuk operasional kader. Kami berharap di tahun 2026, dukungan anggaran untuk kader BKB dan Posyandu bisa sejalan,” harapnya. Ia menegaskan bahwa dengan sinergi antara kader BKB yang fokus pada perkembangan anak dan kader Posyandu yang memantau status gizi, angka stunting pasti akan turun.
Lebih lanjut, Hj. Rumadan menjelaskan bahwa penyebab stunting tidak hanya terbatas pada asupan gizi, tetapi juga faktor lain seperti sanitasi, penyakit, pola asuh, dan sumber air minum yang bersih. “Kita tidak hanya melirik pada gizinya saja, tapi juga pola asuhnya, sanitasi, dan sumber air minumnya. Ini semua adalah faktor penyebab tingginya stunting di Aceh Singkil,” jelasnya.
DP3AP2KB juga telah berupaya mendistribusikan alat Kit Intervensi Dini Anak (KITA) sebanyak 32 paket di tahun 2024 untuk merangsang motorik anak. Namun, dengan 197 desa di Aceh Singkil, masih banyak Posyandu yang membutuhkan alat serupa.
Strategi Penanganan Stunting pada Kelompok Berisiko
Fokus penanganan stunting perlu diarahkan pada keluarga yang berisiko. Hj. Rumadan memaparkan data keluarga di Kecamatan Singkil: dari 5.593 keluarga, 3.785 adalah keluarga sasaran, dengan 761 keluarga berisiko stunting. “Kita harus tahu siapa saja keluarga yang berisiko: calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu yang mempunyai anak baduta (bayi di bawah dua tahun). Jangan sampai kita tangani yang sudah stunting di atas 2 tahun, karena ketika anak sudah berumur 2 tahun dan stunting, itu tidak bisa diapa-apakan lagi,” tegasnya.
Pentingnya pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan tanpa pendamping makanan juga menjadi perhatian. Serta pelatihan keterampilan pengolahan makanan dari bahan pangan lokal yang telah diberikan kepada kader.
“Mari kita saling bergandengan tangan, berkolaborasi. Kami dari DP3AP2KB tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita berikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana sebenarnya menjaga anak-anak kita, melalui gotong royong dan sosialisasi,” ajak Hj. Rumadan menutup pidatonya.
Pertemuan mini lokakarya ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan komitmen lintas sektor di Kecamatan Singkil, sehingga target penurunan stunting dapat tercapai dan generasi masa depan Aceh Singkil tumbuh sehat dan cerdas.{*}
Penulis/Editor Admin LiputanKPK.com : [Khalikul Sakda]
