Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan media asing. Dua media dari Belanda dan Australia, De Volkskrant dan The Australian, sama-sama mengangkat kekhawatiran mengenai arah perekonomian Indonesia di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya beban fiskal, arus modal keluar serta perubahan kebijakan ekonomi pemerintah. Minggu, 06/09/2026.
De Volkskrant pada 29 Juli 2026 menerbitkan analisis dengan judul yang secara harfiah berarti “Apakah Indonesia menuju kebangkrutan?”. Sementara The Australian pada 31 Juli 2026 menerbitkan tulisan berjudul “How Prabowonomics’ Spell Was Broken”.
Kedua pemberitaan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar di dalam negeri: apa dasar media asing tersebut menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo berpotensi membawa Indonesia menuju persoalan keuangan yang serius?
Perlu ditegaskan, istilah “menuju kebangkrutan” dalam pemberitaan tersebut merupakan pertanyaan dan analisis mengenai risiko, bukan pernyataan bahwa Indonesia saat ini sudah bangkrut atau pasti akan mengalami kebangkrutan.
Rupiah dan Kepercayaan Investor Menjadi Sorotan
Salah satu alasan utama yang menjadi perhatian adalah pelemahan rupiah serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Media Australia sebelumnya menyoroti tekanan terhadap perekonomian Indonesia yang terlihat dari pelemahan rupiah, tekanan di pasar saham, arus modal keluar dan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada akhir Juli 2026.
Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena menyangkut kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia.
Reuters juga melaporkan bahwa kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo sejak awal masa pemerintahannya mendapat perhatian investor, khususnya terkait pembiayaan program-program besar pemerintah, pelemahan rupiah, arus modal serta kekhawatiran mengenai kesehatan fiskal Indonesia.
Beban Utang Negara Ikut Menjadi Perhatian
Data mengenai utang pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan fiskal Indonesia mendapat sorotan.
The Jakarta Post melaporkan bahwa utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar Rp10.300 triliun atau 41,26 persen terhadap PDB per 30 Juni 2026. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1.800 triliun dibandingkan ketika Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024.
Namun, tingginya rasio utang tersebut tidak otomatis berarti Indonesia bangkrut.
Persoalannya adalah bagaimana pemerintah menjaga kemampuan membayar bunga dan pokok utang, meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan defisit serta memastikan pertumbuhan ekonomi cukup kuat untuk menopang beban tersebut.
Dengan kata lain, yang menjadi perhatian bukan hanya jumlah utang, tetapi juga kemampuan negara mengelolanya.
Program Besar Pemerintah Dipertanyakan
Kebijakan pemerintahan Prabowo yang mengalokasikan anggaran besar untuk sejumlah program prioritas juga menjadi perhatian.
Pemerintah mengusung berbagai agenda seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, pembangunan industri nasional, program makan bergizi gratis serta optimalisasi aset dan perusahaan negara melalui Danantara.
Untuk RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan belanja sekitar Rp4.097,2 triliun, dengan target pendapatan Rp3.426 triliun dan defisit sekitar 2,4 persen dari PDB.
Angka defisit tersebut masih berada di bawah batas 3 persen dari PDB. Namun, sejumlah ekonom memperkirakan defisit aktual dapat lebih tinggi apabila pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target pemerintah dan penerimaan negara mengalami tekanan.
Di sinilah kekhawatiran media asing muncul.
Jika belanja pemerintah meningkat sementara penerimaan tidak tumbuh sesuai target, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit: memangkas belanja, meningkatkan penerimaan pajak, menggunakan sumber pembiayaan lain atau menambah utang.
Danantara Juga Menjadi Sorotan
Kehadiran Danantara sebagai pengelola aset strategis negara turut menjadi bagian dari perdebatan. Sejumlah analis sebelumnya mempertanyakan tata kelola, transparansi dan fokus investasi Danantara. The Jakarta Post mencatat bahwa sebagian analis menilai mandat Danantara yang sekaligus mengelola aset negara dan mendukung agenda pemerintah menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan arah investasinya.
Pemerintah sendiri kemudian mempertimbangkan penggunaan sebagian dividen yang dikelola Danantara untuk membantu mengurangi beban utang negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah tersebut dapat membantu menekan defisit dan membuat anggaran lebih berkelanjutan.
Kekhawatiran Bukan Hanya Datang dari Media Asing
Sorotan terhadap ekonomi Indonesia juga datang dari lembaga keuangan dan analis internasional. Moody’s, misalnya, menyoroti meningkatnya risiko kebijakan dan fiskal Indonesia, termasuk ketidakpastian kebijakan, tekanan terhadap kondisi fiskal, Danantara serta kebutuhan memperkuat penerimaan negara.
BNP Paribas juga menilai kualitas tata kelola Indonesia mengalami tekanan sejak pemerintahan Prabowo, terutama menyangkut transparansi, pengawasan dan kepastian kebijakan ekonomi. Artinya, kritik tersebut tidak semata-mata berasal dari dua surat kabar asing. Ada sejumlah analis dan institusi internasional yang juga memperhatikan perkembangan fiskal, tata kelola dan kepastian kebijakan Indonesia.
Tetapi Apakah Indonesia Benar-Benar Menuju Kebangkrutan?
Jawabannya belum dapat disimpulkan demikian. Indonesia masih memiliki pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, aktivitas perdagangan, basis ekonomi yang besar dan akses terhadap pasar keuangan. Bahkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Pada Juli 2026, Indonesia juga kembali mencatat surplus perdagangan sebesar sekitar US$130 juta setelah mengalami defisit pada Juni. Ekspor meningkat 6 persen secara tahunan menjadi US$26,22 miliar.
Karena itu, istilah “bangkrut” lebih tepat dipahami sebagai peringatan terhadap risiko apabila berbagai tekanan ekonomi tidak dikelola dengan baik, bukan sebagai kondisi bahwa negara Indonesia sudah berada di ambang kebangkrutan.
Inti Persoalannya Ada pada Kepercayaan Jika dicermati, dasar utama kekhawatiran media asing bukan sekadar soal utang.
Ada beberapa indikator yang menjadi perhatian:
1. Pelemahan nilai tukar rupiah.
2. Meningkatnya beban utang pemerintah.
3. Kebutuhan pembiayaan program-program besar pemerintah.
4. Risiko defisit yang lebih besar dari target.
5. Arus modal keluar dan tekanan pasar keuangan.
6. Kekhawatiran terhadap kepastian dan konsistensi kebijakan.
7. Pertanyaan mengenai tata kelola Danantara dan perusahaan negara.
8. Kekhawatiran terhadap independensi kebijakan moneter.
9. Kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara.
10. Kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan.
Dengan demikian, persoalan yang sebenarnya sedang diuji bukan hanya “berapa besar utang Indonesia?”, tetapi “seberapa besar kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola utang, anggaran, rupiah dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan?”
Pemerintah Prabowo tentu memiliki argumentasi berbeda. Presiden menilai kebijakan ekonomi yang ditempuh merupakan bagian dari strategi memperkuat kemandirian pangan, energi, industri dan pengelolaan sumber daya nasional.
Bahkan dalam sejumlah kesempatan, Prabowo menegaskan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya, apakah kebijakan “Prabowonomics” akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih kuat atau justru menciptakan tekanan fiskal yang semakin berat masih menjadi pertanyaan terbuka.
Yang jelas, peringatan dari De Volkskrant dan The Australian sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai ramalan bahwa Indonesia akan bangkrut. Namun, juga tidak bijak mengabaikannya.
Sebab, krisis ekonomi sering kali tidak dimulai ketika sebuah negara sudah kehabisan uang, melainkan ketika kepercayaan terhadap kemampuan negara mengelola keuangannya mulai melemah.
