Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Penanganan kasus dugaan jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Minggu, 06/09/2026.
Pasalnya, perkara yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak sekitar dua bulan lalu. Namun hingga kini, penyidik Polres Bogor belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara tersebut.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana progres penyidikan kasus yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah itu.
Status penyidikan pada dasarnya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menemukan fakta atau dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Namun, hingga saat ini kepolisian masih menyatakan prosesnya dalam tahap pendalaman untuk melengkapi kebutuhan pembuktian.
Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengatakan, penyidik masih melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pembuktian sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
”Itu masih kita lakukan pendalaman-pendalaman, dalam artian gelar sudah dilakukan, namun di dalam gelar ada beberapa hal untuk kepentingan pembuktian yang harus dilakukan dan ditindaklanjuti,” ujar Anggi kepada wartawan.
Dibantu Asistensi Polda Jabar. Menurut Anggi, proses penanganan perkara tersebut juga mendapatkan asistensi dari Polda Jawa Barat. Gelar perkara dilakukan dengan melibatkan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar.
”Kami meminta dari pihak Polda Jabar untuk mengasistensinya pelaksanaan gelar perkara itu dilakukan di Polda Jabar, maka dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus,” jelasnya.
Kepolisian menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional serta seluruh unsur pembuktian dapat dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.
Kehati-hatian tersebut juga dikaitkan dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Artinya, setiap pihak yang diperiksa atau diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik Menanti Kejelasan. Meski demikian, belum adanya tersangka setelah perkara berjalan sekitar dua bulan dalam tahap penyidikan menjadi perhatian masyarakat. Publik tentu berharap kepolisian memberikan penjelasan secara berkala mengenai perkembangan perkara, terutama terkait tahapan penyidikan dan kendala yang masih harus dilengkapi.
Pertanyaan mengenai siapa saja yang telah diperiksa, apa saja fakta yang telah ditemukan penyidik, serta bagian mana dari pembuktian yang masih harus dipenuhi menjadi hal yang dinantikan masyarakat.
Di sisi lain, kepolisian juga memiliki kewajiban menjaga agar proses penyidikan tidak terganggu oleh informasi yang belum teruji maupun tekanan dari pihak tertentu. Anggi menegaskan Polres Bogor tetap berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Ia juga memastikan proses penyidikan berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Dengan status perkara yang telah naik ke tahap penyidikan, masyarakat kini menunggu langkah konkret berikutnya dari penyidik. Apakah pendalaman yang dilakukan akan segera bermuara pada penetapan tersangka, atau masih membutuhkan waktu untuk melengkapi alat bukti, menjadi pertanyaan yang hingga kini masih menunggu jawaban dari aparat penegak hukum.
Yang jelas, perkara dugaan jual beli jabatan ASN ini menjadi ujian bagi transparansi dan keseriusan aparat dalam mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Selama proses hukum berlangsung, seluruh pihak yang disebut atau diperiksa dalam perkara tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
