LiputanKPK.Com, Aceh________ proyek revitalisasi pembangunan di TK Nurul Huda, Kampung (Desa) Harum Sari, Kecamatan Tamiang Hulu, kembali menjadi sorotan publik. Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp514 juta ini diduga banyak menyimpang dari spesifikasi, mulai dari material, transparansi, hingga keselamatan kerja, pada Senin (27/04/2026).
Berdasarkan pantauan Tim media di lokasi, terlihat sejumlah kejanggalan. Untuk pekerjaan pengecoran, material yang digunakan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Alih-alih menggunakan campuran pasir dan kerikil, koral yang sesuai spesifikasi di lapangan justru terlihat penggunaan material “sertu” (pasir batu) yang terlihat kotor dan tidak terurai.
Selain masalah material, di lokasi juga tidak ditemukan adanya papan nama proyek (plank) yang seharusnya terpasang sebagai bentuk transparansi informasi publik. Para pekerja pun terlihat bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana mestinya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah saat dikonfirmasi memberikan penjelasan yang dinilai kontradiktif dengan fakta lapangan.
“Kalau untuk APD sudah kita berikan pak kepada pekerja, namun mereka tidak memakainya. Untuk papan plank, ada pak, namun di pindah-pindah. Untuk material, ada itu pak, koral nya juga ada. Untuk jumlah anggaran 514 juta lebih pak,” jelas Kepala Sekolah.
Hal senada disampaikan pihak Komite Sekolah yang mengaku papan nama sempat dibuka sementara untuk memasukkan material, dan pekerja melepas APD karena cuaca panas.
“Maaf kemaren plang sore plang dibuka karena mau masukkan material ke dlm,
Batu mangga pasir dn kerikil serta semen tuk pngecora, Berhubung cuaca sngat panas pkrja agak kesulitan klw pake rompi, ” Jelas Komite pada awak media.
Namun, keterangan tersebut bertolak belakang dengan hasil observasi tim media. Di lokasi hanya terlihat tumpukan pasir dan sertu, tanpa ditemukan keberadaan kerikil atau koral yang disebutkan, serta papan nama proyek yang tidak terpasang.
Melihat fakta tersebut, berbagai pihak meminta Dinas terkait untuk lebih ketat mengawasi jalannya proyek. Pasalnya, kegiatan ini menggunakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan transparan.
(Kaperwil Aceh)
