Jakarta, 15 Februari 2026 — Dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam Tbk telah menjadi perhatian publik, dengan sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan realisasi program CSR di beberapa wilayah operasional perusahaan.
Perwakilan Forum Aktivis Nusantara Jaya, Hidayat, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil langkah hukum dan melakukan penyelidikan. “Kami meminta KPK segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh. Dana CSR adalah hak masyarakat, bukan untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Hidayat, dana CSR seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Penyimpangan yang terindikasi dinilai dapat mencederai kepercayaan publik dan merugikan masyarakat sekitar wilayah operasional.
Forum juga mendorong pelaksanaan audit independen serta keterbukaan informasi kepada publik agar pengelolaan dana CSR sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hingga saat rilis diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut.
Masyarakat mengharapkan klarifikasi terbuka dan langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menjaga integritas tata kelola dana sosial perusahaan. Forum Aktivis Nusantara Jaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga terdapat kejelasan hukum dan kepastian penggunaan dana CSR.
