PONTIANAK KALBAR – Liputankpk.com – kamis 18/06/26 – Ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di Bundaran Digulis, kawasan Universitas Tanjungpura (Untan), pada sore hari mulai pukul 16.00 WIB. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Kalimantan Barat sekaligus tindak lanjut dari berbagai aksi serupa yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap rencana maupun kebijakan yang dinilai membebani masyarakat, di antaranya kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok. Mahasiswa menilai kondisi tersebut semakin menekan perekonomian masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti sejumlah program pemerintah pusat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang menurut mereka perlu dievaluasi agar tidak membebani keuangan negara dan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Barat.
Mahasiswa juga mengkritisi kondisi pembangunan di Kalimantan Barat yang dinilai masih jauh dari harapan. Menurut mereka, sebagai provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, Kalbar seharusnya memperoleh perhatian pembangunan yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Aksi tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfidar Zaizar, dan Komisi I DPRD Kalbar, serta kadis PUPR provinsi Kalbar. Kehadiran para pejabat tersebut mendapat apresiasi dari mahasiswa karena bersedia mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.
Dalam kesempatan itu,
Zulfidar Zaizar menyampaikan bahwa pihaknya memahami dan turut prihatin terhadap kondisi pembangunan di Kalimantan Barat yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lainnya.
“Kami juga sangat prihatin dengan kondisi Kalimantan Barat yang dinilai masih tertinggal dalam pembangunan. Padahal Kalbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditampung dan diteruskan kepada pemerintah pusat serta DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“
Apapun permasalahannya akan kami tampung dan kami sampaikan kepada DPR RI, karena kebijakan strategis berasal dari pemerintah pusat. Kami di daerah memiliki fungsi pengawasan dan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.
Zulfidar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila hingga saat ini pemerintah daerah dan DPRD belum mampu memberikan hasil pembangunan yang maksimal bagi Kalimantan Barat.
“Kami meminta maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik bagi Kalimantan Barat.
Namun percayalah, seluruh aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa akan tetap kami teruskan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tambahnya.
Aksi berlangsung tertib hingga sore hari dengan pengamanan dari jajaran Polresta Pontianak. Arus lalu lintas di sekitar Bundaran Digulis tetap berjalan normal dan tidak mengalami gangguan berarti.
Seluruh pihak yang hadir memberikan apresiasi terhadap jalannya aksi yang berlangsung damai, tertib, dan mengedepankan dialog sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. ( Mulyadi )
