LIPUTAN KPK.COM, Aceh___Lambatnya realisasi berbagai bentuk bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Gedung Parlemen Aceh, Nora Idah Nita, SE, MM. sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, (DPRA), dari partai Demokrat, yang menilai pemerintah pusat perlu segera mempercepat pemenuhan berbagai janji bantuan yang hingga kini masih dinantikan masyarakat terdampak.
Dalam konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp. Senin (08/06), dengan Media Liputan KPK.Com, Nora Idah Nita, SE. MM mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para korban banjir bandang dan bencana hidrometeorologi yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai kesulitan pascabencana.
Menurutnya, sejumlah program bantuan yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat terdampak, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup), bantuan sosial ekonomi, bantuan perabot rumah tangga, hingga dana stimulan rehabilitasi rumah, masih belum terealisasi secara maksimal di berbagai wilayah terdampak.
“Masyarakat korban bencana sudah terlalu lama menunggu. Mereka kehilangan rumah, harta benda, mata pencaharian, dan membutuhkan kepastian dari pemerintah. Bantuan Jadup, bantuan ekonomi, bantuan perabot rumah tangga, hingga dana stimulan rehabilitasi rumah harus segera direalisasikan,” ujar Nora.
Ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat semata. Pemerintah pusat harus memastikan proses pemulihan berjalan cepat agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Selain bantuan sosial dan ekonomi, Nora juga menyoroti pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang menurutnya harus dapat seimbang dengan bantuan yang telah disalurkan dari kementerian sosial di beberapa kabupaten terdampak Pasalnya, masih terdapat korban bencana yang hingga kini belum mendapatkan tempat tinggal yang layak, sementara kondisi cuaca masih berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat yang tinggal di lokasi darurat.
“Pembangunan huntara harus dipercepat. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai,” katanya.
Tidak hanya itu, Nora juga menyinggung masih adanya sejumlah proyek pembangunan huntara yang belum rampung di beberapa kabupaten/kota terdampak bencana. Kondisi tersebut dinilai semakin memperlambat proses pemulihan masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
“Kami berharap pemerintah pusat tidak hanya memberikan janji, tetapi juga memastikan seluruh bantuan yang telah direncanakan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia turut menyoroti kondisi infrastruktur publik yang hingga saat ini belum sepenuhnya pulih. Sejumlah akses jalan, jembatan, serta sarana penunjang aktivitas masyarakat di beberapa wilayah terdampak dilaporkan masih mengalami kerusakan dan belum mendapatkan penanganan secara menyeluruh.
Menurut Nora, keterlambatan pemulihan infrastruktur berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Pemulihan infrastruktur harus menjadi perhatian serius. Jalan dan jembatan yang rusak menghambat mobilitas masyarakat serta memperlambat pemulihan ekonomi daerah. Pemerintah harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat yang menjadi korban bencana,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait dapat segera mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menanggung beban akibat lambatnya realisasi program pemulihan.
“Masyarakat korban bencana tidak membutuhkan janji yang berulang-ulang. Yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata, kepastian bantuan, dan percepatan pembangunan agar kehidupan mereka dapat kembali normal,” tutup Nora Idah Nita, SE.MM.
(Kaperwil Aceh)
