Kabupaten Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data hingga tingkat keluarga. Kebijakan tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara menyeluruh. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/08/2026).
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Sebab, satu keluarga yang masuk kategori miskin sering kali menghadapi persoalan lain yang saling berkaitan. Mulai dari rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, persoalan kesehatan, stunting, tuberkulosis (TBC), hingga pengangguran.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujar Ajat.
Menurutnya, data kemiskinan harus diintegrasikan dengan berbagai persoalan yang terdapat di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara detail kondisi keluarga yang menjadi sasaran intervensi. Pemetaan tersebut antara lain mencakup kondisi tempat tinggal keluarga miskin, kelayakan rumah, sanitasi, kondisi kesehatan anggota keluarga, potensi stunting, kasus TBC, hingga status pekerjaan.
Ajat menegaskan, pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga menyasar akar persoalan yang menyebabkan sebuah keluarga tetap berada dalam kondisi miskin. “Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” katanya.
Ia mencontohkan, apabila dalam satu keluarga ditemukan persoalan kemiskinan sekaligus pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, maupun stunting, maka pemerintah harus menyusun intervensi secara terpadu. Dengan pendekatan by name by address, setiap keluarga dapat dipetakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.
Pemkab Bogor berharap penguatan data hingga tingkat keluarga dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Pendekatan spasial juga diharapkan mampu membuat pemerintah lebih mudah menentukan wilayah prioritas sekaligus menghindari tumpang tindih program antarperangkat daerah.
Dengan demikian, penanganan kemiskinan di Kabupaten Bogor tidak hanya berorientasi pada jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga pada perubahan nyata terhadap kualitas hidup keluarga penerima intervensi.
