LANGKAT – Liputankpk.com
Harmonisasi antara eksekutif keamanan dan legislatif kembali ditunjukkan di Kabupaten Langkat. Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., menggelar silaturahmi hangat dengan Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, S.E., di Kantor DPRD setempat, Senin (20/7/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan protokoler, melainkan langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di tengah dinamika sosial yang berkembang, kolaborasi antara Polres dan DPRD dinilai menjadi kunci utama agar roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
Komunikasi Intensif Kunci Keamanan
Dalam suasana yang penuh keakraban, AKBP Hannry menegaskan bahwa kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari unsur legislatif sangat vital dalam menciptakan regulasi dan pengawasan yang mendukung terciptanya rasa aman bagi warga.
“Sinergi yang solid antara kepolisian dan DPRD adalah fondasi utama. Kami butuh dukungan Bapak/Ibu anggota dewan untuk bersama-sama mengawal situasi Langkat agar tetap kondusif. Keamanan adalah prasyarat mutlak bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Kapolres.
DPRD Siap Dukung Upaya Polri
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, menyambut positif inisiatif Kapolres. Ia menyatakan komitmen penuh DPRD untuk bersinergi dengan Polres Langkat, baik dalam aspek pengawasan maupun dukungan moral terhadap personel yang bertugas di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Kapolres. Ini menunjukkan keterbukaan dan keinginan kuat untuk berkolaborasi. DPRD siap mendukung segala upaya Polri dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, karena pada akhirnya, semua tujuannya adalah satu: kenyamanan dan kemajuan masyarakat Langkat,” ungkap Sribana.
Pertemuan yang berlangsung santai namun substantif ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan frekuensi komunikasi antar-lembaga. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi konflik sosial dan memastikan setiap kebijakan keamanan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi hajat hidup orang banyak.
(Warianto)
