Sulut, liputankpk.com – Skandal proyek preservasi Jalan Airmadidi memanas setelah PPK 1.1 Sam Haerani diduga menebar intimidasi terhadap wartawan yang diundangnya untuk memberi klarifikasi terkait proyek, namun kenyataannya pertemuan tersebut justru berubah menjadi ajang intimidasi dan fitnah. Tindakan ini sekaligus melibatkan media tertentu yang menurunkan narasi berbeda dari fakta lapangan, memicu perhatian publik dan organisasi pers karena diduga upaya menutupi kelalaian serius dan potensi penyimpangan proyek.
Saat wartawan mulai hadir di Kantor BPJN Sulut, alih-alih memberikan klarifikasi, Sam Haerani justru menanyakan latar belakang, tamatan sekolah, dan status masing-masing awak media. Sikap ini diikuti nada keras dan intimidasi verbal, bahkan terdengar kata-kata yang mengarah pada ancaman pemukulan terhadap wartawan, yang dilontarkan kepada oknum lain di ruangan. Wartawan yang hadir merasa tertekan dan dihalangi melakukan tugas jurnalistik, termasuk larangan pengambilan dokumentasi.
“PPK Sam Haerani diduga memprovokasi dan menebar fitnah agar terhindar dari pemberitaan tentang pekerjaan yang amburadul dan diduga sarat penyimpangan,” tegas Ketua PWOIN Sulut, Resa Lumanu. Resa mendesak Kepala BPJN Sulut untuk segera mengevaluasi kinerja Sam Haerani dan Kasatker Ringgo Radetyo, serta mengambil tindakan tegas agar insiden serupa tidak terulang.
Kasus ini semakin disayangkan karena beberapa media menaikkan berita terkait “klarifikasi” tersebut tanpa menelusuri fakta nyata di lapangan, sehingga narasi yang diterima publik jauh dari kenyataan. Tindakan ini memperburuk kebingungan publik, memperkuat manipulasi informasi, dan secara tidak langsung melemahkan kredibilitas pers yang profesional.
Insiden ini menegaskan bahwa kebebasan pers di Sulawesi Utara masih sangat rentan terhadap intimidasi, fitnah, dan manipulasi media. Organisasi pers dan masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum bertindak tegas, memastikan perlindungan wartawan, dan mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek Jalan Airmadidi hingga tuntas.
Hak Jawab:
PPK Sam Haerani melalui pihaknya diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini.
Reporter: Astuti/Tim
