TERNATE – Liputankpk.com
Pemerintah Pusat menargetkan pencetakan sawah seluas 10.000 hektare di Provinsi Maluku Utara (Malut). Namun, hingga saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 1.900 hektare. Melihat potensi lahan transmigrasi yang masih luas namun belum produktif, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyebut hal ini sebagai peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika kita dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada namun masih tidur,” ujar Viva Yoga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Malut dan seluruh bupati/walikota yang mehmiliki kawasan transmigrasi, di Kota Ternate, Kamis (21/8/2026).
Sinergi Lintas Kementerian
Viva Yoga menegaskan bahwa program ini bukan sekadar soal membuka lahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. “Tenaga kerjanya bisa kita manfaatkan dari masyarakat setempat. Ini akan menggerakkan ekonomi desa,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemindahan pusat produksi beras dari Jawa ke luar Jawa. Di Pulau Jawa, setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sawah hingga 100.000 hektare menjadi perumahan, pabrik, dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, Malut diharapkan dapat menjadi lumbung pangan baru.
“Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada air. Maka, saat mencetak sawah, kami juga akan membangun saluran irigasi, bendungan, dan memastikan ketersediaan sumber air,” tegas Viva Yoga. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Transmigrasi akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian, PUPR, Perhubungan, serta kementerian teknis lainnya.
Keluhan Petani Didengar
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Samsuddin Abdul Kadir, serta para kepala dinas dan sekda kabupaten/kota menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Isu utama yang diangkat meliputi kerusakan irigasi, dampak limbah pertambangan, dan ancaman banjir.
Kondisi ini menyebabkan produksi beras dari kawasan transmigrasi belum mampu memenuhi kebutuhan lokal. Akibatnya, Ternate dan wilayah lainnya masih bergantung pada pasokan beras dari provinsi lain.
“Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut. Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan baru, selanjutnya akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” janji Viva Yoga.
Samsuddin Abdul Kadir mengapresiasi kehadiran Wamen Transmigrasi. Menurutnya, rakor ini sangat efektif karena keluhan langsung didengar oleh pimpinan kementerian. Ia juga bersyukur atas program transmigrasi yang telah membawa budaya bercocok tanam padi ke masyarakat lokal Malut.
“Malut ingin meningkatkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung swasembada beras nasional,” pungkas Samsuddin.
Pewarta Warianto
