https://www.liputankpk.com/
Sejumlah warga Desa Kinali, Kecamatan barus kabupaten tapanuli tengah mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan rabat beton tahun anggaran 2025 yang bersumber dari dana desa (DD). Proyek yang seharusnya menjadi sarana peningkatan akses jalan lingkungan itu dinilai warga tidak transparan dan terindikasi dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Dari hasil pantauan langsung di lapangan oleh warga dan beberapa tokoh masyarakat, ditemukan adanya perbedaan antara pengerjaan proyek dengan kondisi pekerjaan di lokasi. Menurut keterangan warga, pekerjaan rabat beton dengan volume 377 meter tersebut tampak dikerjakan dengan kualitas campuran semen dan agregat yang kurang padat.
“Kami sebagai masyarakat tidak tahu pasti siapa pelaksananya. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, ketebalan dan kualitasnya jauh dari harapan. Padahal ini dikerjakan di tahun 2025 ini ujar Salah seorang warga, kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).
Selain masalah kualitas, warga juga menyoroti minimnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek. Menurut mereka, pelaksanaan kegiatan dana desa seharusnya terbuka untuk publik dan juga melibatkan unsur masyarakat untuk duduk bersama bermusyawarah.akan tetapi semua tanpa diadakan musyawarah.
“Kami berharap pemerintah desa bisa lebih transparan. Semua kegiatan pembangunan harus diumumkan kepada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun musyawarah desa. ” tutur warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dari informasi yang dihimpun, proyek rabat beton Desa Kinali tahun 2025 ini bersumber dari Dana Desa (DD) dengan total anggaran sekitar Rp 441. 298.600.di lokasi dusun satu dan dusun dua.isi volume 377 M.
Kegiatan tersebut masuk dalam program pembangunan infrastruktur desa yang bertujuan meningkatkan akses jalan permukiman warga.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, warga masih berharap adanya tindak lanjut dari pihak inspektorat atau pendamping desa untuk meninjau kembali hasil pekerjaan tersebut agar sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan petunjuk teknis Dana Desa 2025.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin hasilnya sesuai anggaran dan bisa dinikmati masyarakat jangka panjang,” tutup seorang tokoh masyarakat setempat.
📰 Media Online liputan KPK
Tanggal Terbit: Kamis, 9 Oktober 2025
