Liputankpk.com
1.. *Sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset*: Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebelum tanggal 5 September tengah malam [01:29].
2.. *Pecat Anggota DPR yang Menghina Rakyat*: Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat dan tidak kredibel. KPK juga diminta memeriksa harta dan aset mereka.
3.. *Bebaskan Pihak yang Ditahan*: Bebaskan pihak-pihak yang ditahan karena menyampaikan aspirasinya.
4.. *Reformasi DPR Habis-habisan*: DPR harus melakukan reformasi total dalam cara kerja mereka, ini termasuk:
a. Mengaudit anggaran DPR sebesar 9,6 triliun secara transparan dan melaporkan penyerapannya setiap bulan.
b. Merampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR.
c. Menolak mantan narapidana korupsi menjadi anggota DPR atau BUMN.
d. Menghapus semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen.
e. Menghapus pensiunan seumur hidup bagi anggota DPR yang hanya menjabat satu periode.
f. Memastikan transparansi penuh dengan menyiarkan rapat secara langsung dan mengizinkan rakyat masuk ke gedung DPR.
5.. *Batasi Gaji dan Tunjangan*: Total penghasilan yang dibawa pulang anggota DPR tidak boleh melebihi lima kali upah minimum nasional (UMR).
6.. *Tetapkan Indikator Kinerja (KPI) yang Terukur*: Tentukan standar kinerja yang jelas bagi anggota DPR. Anggota yang tidak bekerja dengan baik harus dievaluasi dan dipecat.
7.. *Audit Menyeluruh BUMN*: Lakukan audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitasnya dan memastikan posisi komisaris diisi oleh orang yang kredibel.
8.. *Batalkan Kenaikan Pajak dan BPJS*: Batalkan rencana kenaikan pajak dan BPJS yang memberatkan masyarakat.
9.. *Adili Pembunuh Pahlawan Demokrasi (Avan)*: Adili pembunuh Avan dan lengserkan Kapolri.
10.. *Berikan Gaji yang Layak untuk Pahlawan Bangsa*: Berikan standar gaji yang layak untuk guru dan tenaga kesehatan.
11.. *Reformasi Kinerja Kepolisian*: Lakukan reformasi agar kepolisian lebih profesional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
12.. *Berikan Jaminan Keamanan untuk Bersuara*: Hentikan intimidasi dan segala intrik politik yang busuk agar masyarakat tidak takut untuk bersuara.
Salsa menegaskan bahwa semua tuntutan ini harus dibuktikan dalam waktu 7 hari. ( Mulyadi )
