Melawan Lupa: Temuan Belanja Tak Sesuai Audit Inspektorat Lingga, Kerugian Negara Capai Rp 225 Juta Lebih
LiputanKPK.com. Lingga – Kepulauan Riau — LiputankPk – Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lingga terhadap pengelolaan anggaran Desa Tanjung Kelit pada Tahun Anggaran 2023, ditemukan adanya belanja yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Total nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp 225.697.000.
Dalam pemeriksaan lapangan, Inspektorat menemukan sejumlah kegiatan yang tertulis dalam kwitansi pembelanjaan, namun tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adapun rincian kegiatan yang dinilai tidak sesuai tersebut antara lain:
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes (obat, KB)
Rp 19.100.000
Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas balita, bumil, lansia, insentif)
Rp 15.920.000
Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat
Rp 16.400.000
Kegiatan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
Rp 6.750.000
Bantuan Perikanan
Rp 85.320.000
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
Rp 10.100.000
Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
Rp 18.012.000
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPI/Madrasah Non Formal (honor, pakaian, dll.)
Rp 33.600.000
Total ketidaksesuaian anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut mencapai Rp 225.697.000.
Saat dikonfirmasi media ini, Amrullah, selaku operator yang mewakili Kepala Dinas Inspektorat Lingga, membenarkan adanya temuan kerugian negara tersebut.
“Benar, nilai temuan mencapai Rp 225.697.000. Kegiatan itu berada di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Senayang, yang dikelola oleh saudara Rasul selaku Sekdes pada Tahun Anggaran 2023,” ujar Amrullah.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak Inspektorat berencana turun langsung ke desa dalam waktu dekat.
“Minggu ini kami akan turun kembali ke Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pengecekan lapangan serta menemui mantan Sekdes, yaitu saudara Rasul,” tambahnya. Kamis 20 November 2025
Temuan ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat, namun diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.
Laporan: Taufik
