LUBUK SIMPUR, RT 22 Dusun 6 Desa Suka Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin (Sumsel) – Pengerjaan pengerasan jalan dengan metode hamparan batu di Lubuk Simpur yang muncul dalam beberapa minggu terakhir menjadi sorotan tajam, setelah terlihat kualitas pekerjaan yang sangat rendah dan tidak adanya papan informasi resmi. Kasus ini semakin memanas karena terjadi di lokasi yang sama di mana bangunan plat decker hancur hanya dalam 4 bulan – dan laporan kerusakannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin belum ditindak lanjuti.
Jalan Asal-Asalan Tanpa Informasi Resmi, Pemberitaan Kemarin Menjelaskan Dana Bukan dari PUPR
Menurut warga setempat, tidak ada penjelasan apapun mengenai pekerjaan tersebut. “Tidak ada yang menjelaskan, itu pekerjaan apa, siapa yang membangun, dan berapa uang yang dikeluarkan,” ujar salah satu warga. Batu yang disebarkan juga tidak rata dan banyak yang berserakan. “Nanti kalo hujan pasti banjir dan jalan jadi licin, lebih buruk dari sebelumnya,” tambahnya.
Dalam pemberitaan kemarin, beberapa warga menyebutkan bahwa dana untuk pekerjaan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, awak media telah menghubungi pihak PUPR, yang menyatakan bahwa dana tersebut bukan berasal dari lembaga mereka. Kejadian ini membuat kebingungan warga semakin bertambah, yang semuanya disebabkan oleh tidak adanya papan informasi yang mencantumkan sumber dana dan pihak yang bertanggung jawab.
Riwayat Plat Decker yang Hancur Cepat
Di tempat yang sama, sebelumnya telah dibangun plat decker sebagai aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Desa. Namun, hanya dalam waktu 4 bulan, bangunan tersebut hancur total karena kualitas material yang jelek dan pekerjaan yang tidak sesuai standar. Laporan mengenai kerusakan itu telah diajukan ke Kejari Musi Banyuasin, namun hingga saat ini belum ada tindakan atau pemberitahuan perkembangan.
LBH: Kekesalan Terhadap Kurangnya Akuntabilitas
Srianto, Ketua Pimpinan Daerah LBH Perisai Keadilan Rakyat Musi Banyuasin yang telah menerima laporan dari masyarakat, menyampaikan kekesalan yang tegas. “Kita baru saja melaporkan kasus plat decker yang hancur, dan laporan itu masih belum ditindak. Kini, tiba-tiba muncul pekerjaan jalan yang tidak jelas asal-usulnya – milik siapa? Angaranya dari mana? Atau batu itu turun dari langit?” ujarnya dengan nada marah.
Dia juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap pemborosan dan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Anggaran yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat malah hilang tanpa jejak. Kita seolah hidup di dunia petak umpet, di mana siapa yang bertanggung jawab tidak jelas, dan yang dirugikan hanyalah rakyat biasa.”
Dugaan Markup Anggaran yang Signifikan
Srianto juga menyatakan dugaan bahwa pekerjaan jalan tersebut mengalami markup anggaran yang besar. “Dari pengalaman kita, pekerjaan yang tanpa papan informasi, tanpa prosedur jelas, dan kualitas jelek seringkali diwarnai markup anggaran. Uang yang seharusnya untuk material baik dan tenaga kerja layak, malah digunakan untuk kemakmuran oknum pengusaha yang dekat dengan jabatan.”
Penuntutan Tindakan Cepat dari Kejari
Tanpa ragu, Srianto menuntut tindakan cepat dari Kejari Musi Banyuasin. “Saya meminta Kejari untuk menyelidiki segera, tidak boleh lagi ditunda. Semoga Presiden juga dapat melihat apa yang terjadi di pelosok negeri – bagaimana masyarakat terus dirugikan karena korupsi dan pemborosan yang terus berlanjut.”
Hingga saat ini, tidak ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah desa, kecamatan, atau pelaksana pekerjaan. Masyarakat dan LBH terus menunggu tindakan nyata dari lembaga penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan memberika keadilan.
