Masyarakat Madani Kalbar Tolak Intervensi Hukum: “Jangan Zalimi Norsan, Hormati Proses KPK”

NEWS UPDATE
LIPUTAN
KPK .COM
P T .S U A R A W A R T A N U S A N T A R A
S W N
───────────────────────────────────

Pontianak, 3 Juni 2025 –Liputankpk.com Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, M. Husni Thamrien, menyuarakan sikap tegas menanggapi maraknya penggiringan opini publik yang dinilai tidak sehat dalam proses hukum dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Ia meminta semua pihak, termasuk media massa dan LSM, untuk menghentikan penyebaran informasi menyesatkan yang menyudutkan tokoh publik, khususnya Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

“Hukum jangan diobrak-abrik demi kepentingan politik sesaat. Jangan zalimi orang. Kalau ada proses hukum, biarkan aparat bekerja secara profesional. Jangan main hakim sendiri,” tegas Husni, yang juga merupakan pendiri Forum Komunikasi Pemuda Melayu Kalbar (PFKPM) dan Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Kalbar.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Husni mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus proyek Jalan Pasir–Sederam–Sekabuk. Ia menegaskan pentingnya publik untuk menghormati proses hukum dan tidak mencampuradukkan kasus tersebut dengan isu-isu lama seperti kasus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) tahun 2016 dan proyek Jalan Sadaniang tahun 2015.

“Kasus BP2TD itu sudah inkrah, sudah selesai di pengadilan, dan tidak ada kaitannya dengan jabatan Bapak Norsan saat itu. Jangan dicampuradukkan demi framing negatif,” ujarnya.

Menurut Husni, munculnya narasi-narasi yang menyerang personal tanpa dasar hukum yang jelas adalah bentuk pembunuhan karakter, serta pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Menyebut nama seseorang dalam kasus yang belum terbukti atau tanpa dasar hukum jelas adalah bentuk kezaliman. Kita harus jaga integritas hukum dan menjunjung tinggi asas keadilan,” tambahnya.

Husni menyerukan kepada semua elemen masyarakat agar tidak menjadi bagian dari upaya politisasi hukum dan mendesak agar semua pihak fokus pada penguatan supremasi hukum serta pemulihan kepercayaan publik terhadap proses peradilan yang adil dan transparan.saya sebagai masyarakat kalbar juga tidak setuju dengan banyaknya serangan kepada gubernur kita Bapak Ria norsan,betul apa yang dikatakan masyarakat madani ini, bagaimana pun bapak Ria Norsan gubernur terpilih kita ,kita serahkan saja ke pihak berwenang,untuk memprosesnya,,jangan kita ganggu dengan narasi narasi yang bisa menggangu pemerintah yang beliau pimpin saat ini,biarlah pak gubernur bekerja dengan baik,(Mulyadi/Fin)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *