https//www.liputankpk.com//Sibolga, Sumatera Utara — Pengakuan mengejutkan datang dari seorang siswa bersama orang tuanya terkait proses administrasi di SMKN 3 Sibolga. Keduanya mengaku merasa terjebak saat diminta menandatangani surat pengunduran diri dari sekolah, yang belakangan diketahui berdampak serius terhadap status pendidikan siswa tersebut.
Menurut keterangan keluarga, penandatanganan surat dilakukan tanpa adanya penjelasan yang rinci dan transparan mengenai isi maupun konsekuensi dari dokumen tersebut. Mereka menyebut bahwa pada saat itu, situasi berlangsung cepat dan tidak memberikan ruang cukup bagi siswa maupun orang tua untuk memahami sepenuhnya isi surat.
“Saat pihak sekolah sebagai guru BK(bimbingan konseling) efrima yenti S.Pt datang kerumah membawa sepucuk surat,suasana keadaan kami masih dalam berduka cita dan kondisi bencana alam masih melekat di ingatan,kami kira itu hanya surat biasa terkait administrasi sekolah. Tidak dijelaskan bahwa itu adalah surat pengunduran diri. Setelah ditandatangani, baru kami sadar dampaknya sangat besar, dan jauh sebelumnya dari setiap catatan guru BK, kami selalu menyampaikan bahwa anak kami mau pindah kesekolah lain,bukan untuk berhenti atau putus sekolah,” ungkap orang tua siswa dengan nada kecewa.
Setelah kejadian tersebut, siswa dinyatakan tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik aktif. Hal ini berdampak langsung pada kelanjutan pendidikannya, karena untuk melanjutkan ke sekolah lain diperlukan dokumen resmi seperti surat pindah atau mutasi yang hingga kini disebut belum diperoleh.
Kondisi ini membuat siswa berada dalam posisi sulit. Ia tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah lama, sementara proses untuk masuk ke sekolah baru juga terhambat oleh kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi.
Pihak keluarga orang tua siswa menilai kejadian ini sebagai hal yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Mereka menegaskan bahwa setiap dokumen penting yang berkaitan dengan status siswa harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan disertai pemahaman penuh dari pihak yang menandatangani.
“Tidak boleh ada kesan menyesatkan dalam proses administrasi pendidikan. Sekolah wajib memastikan bahwa siswa dan orang tua memahami setiap dokumen yang ditandatangani, apalagi jika berdampak pada masa depan pendidikan,” ujar setempat.
Kasus ini juga memunculkan desakan dari masyarakat agar ada evaluasi terhadap prosedur administrasi di lingkungan sekolah, guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan klarifikasi yang berimbang.
Sementara itu, perhatian publik kini tertuju pada Dinas Pendidikan Sumatera Utara agar segera turun tangan melakukan penelusuran dan mediasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hak siswa dalam memperoleh pendidikan tetap terjaga dan tidak dirugikan oleh proses administrasi yang tidak transparan.
Jika tidak segera ditangani, kasus ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masa depan siswa. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi, komunikasi, dan perlindungan hak peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan.
Tim: media liputan KPK
