PONTIANAK KALBAR – Liputankpk.com – insiden pemotongan babi di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat saat aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat, Kamis (27/8/2026), menuai perhatian publik. Sehari setelah kejadian, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Endro Ronianus, akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi.
Endro sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Barat apabila tindakan tersebut menimbulkan kegaduhan maupun ketidaknyamanan. Klarifikasi disampaikan pada Jumat (28/8/2026) di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak, didampingi Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak Yohanes Nenes dan Wakil Ketua I DAD Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng.
Menurut Endro, pemotongan babi tersebut terjadi secara spontan setelah pihak legislatif dan eksekutif menyetujui tuntutan yang disampaikan massa aksi. Ia menegaskan, tindakan tersebut bukan bagian dari agenda resmi yang telah diputuskan dalam rapat maupun konsolidasi akhir Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat.
“Pemotongan babi ini memang terjadi secara instan karena dilakukan atas inisiatif beberapa anggota yang tergabung dalam aliansi. Pemotongan ini juga berada di luar hasil rapat atau konsolidasi final kami,” ujar Endro.
Endro menjelaskan, sebagian peserta aksi memaknai pemotongan babi tersebut sebagai simbol pengikat setelah tuntutan mereka mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif dan eksekutif. Namun, ia kembali menegaskan bahwa tindakan itu bukan keputusan organisasi dan tidak berasal dari arahan pimpinan aliansi.
“Ini tidak ada arahan dari Gubernur Kalimantan Barat maupun Ketua DPRD Kalimantan Barat,” tegas Endro.
Ia juga membantah apabila aksi tersebut dimaknai sebagai gerakan yang membawa kepentingan suku atau agama tertentu. Menurutnya, Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang beragam dan lintas generasi.
“Jika kejadian tersebut menimbulkan kegaduhan di Kalimantan Barat, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf. Gerakan kami bukan gerakan yang mengedepankan kesukuan maupun keagamaan, tetapi murni untuk membela hak para peladang secara umum,” kata Endro.
Endro berharap masyarakat tidak melihat insiden pemotongan babi tersebut secara terpisah dari keseluruhan rangkaian aksi. Ia meminta publik memahami bahwa substansi utama gerakan mereka adalah memperjuangkan kepentingan para peladang di Kalimantan Barat.
Ia menambahkan, penyampaian klarifikasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan latar belakang masyarakat Kalimantan Barat harus tetap dihormati dan jangan sampai sebuah tindakan spontan dalam aksi justru memunculkan persoalan baru.
“Kami tidak ingin perjuangan untuk kepentingan para peladang justru dipahami sebagai gerakan yang membawa isu kesukuan atau keagamaan. Itu bukan tujuan kami,” ujarnya.
Dengan klarifikasi tersebut, Endro berharap polemik terkait insiden pemotongan babi dapat dilihat secara proporsional. Ia menegaskan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat tetap berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut kepentingan para peladang, dengan tetap memperhatikan norma dan ketentuan yang berlaku. ( Mulyadi )
