Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) kembali memunculkan pertanyaan mengenai arah dan prioritas pembangunan nasional. Jumat, 04/09/2026.
Di satu sisi, pemerintah mendorong pembangunan hingga sekitar 88 ribu Kopdes di berbagai wilayah. Namun di sisi lain, jumlah rumah sakit yang tersedia di Indonesia disebut berada di kisaran 3.282 fasilitas. Perbandingan angka tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah prioritas pembangunan nasional telah benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan paling mendesak masyarakat?
Persoalannya bukan semata-mata soal menolak keberadaan Kopdes. Koperasi pada dasarnya dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat apabila dirancang secara tepat, memiliki tata kelola yang transparan, serta benar-benar menjawab kebutuhan warga desa.
Namun, pembangunan dalam jumlah besar tanpa kejelasan mengenai keberlanjutan, sumber pembiayaan, pengelolaan dan manfaat jangka panjang berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Sebenarnya apa yang sedang terjadi?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika berbagai program pembangunan berjalan secara masif, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, daya beli dan infrastruktur dasar.
Publik berhak mengetahui ke mana arah pembangunan tersebut dalam jangka panjang. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat besar dari sisi jumlah proyek, tetapi lemah dari sisi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal serupa juga muncul dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, besarnya anggaran dan skala pelaksanaan membuat pengawasan terhadap efektivitas, distribusi, kualitas makanan, serta potensi konflik kepentingan menjadi sangat penting.
Kritik terhadap Kopdes maupun MBG seharusnya tidak otomatis dipahami sebagai penolakan terhadap program pemerintah. Yang menjadi persoalan adalah apakah setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pemerintah dan DPR perlu membuka data secara transparan mengenai total anggaran, mekanisme pengadaan, penerima manfaat, pihak yang terlibat, target capaian, serta evaluasi program.
Sebab, pembangunan bukan hanya perkara berapa banyak gedung yang berdiri atau berapa banyak program yang diluncurkan.
Pembangunan seharusnya menjawab satu pertanyaan utama: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Jika jawabannya belum jelas, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan prioritas pembangunan tersebut. Terlebih, setiap proyek yang menggunakan uang negara pada akhirnya berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan penerimaan negara lainnya.
Karena itu, dugaan bahwa suatu program hanya menguntungkan pihak tertentu tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar opini. Jika ada indikasi penyimpangan atau konflik kepentingan, harus dibuktikan melalui data, audit dan proses hukum.
Sebaliknya, apabila pemerintah dapat menunjukkan bahwa program tersebut efektif, transparan dan memberikan manfaat nyata, maka kritik publik dapat dijawab dengan data.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pembangunan di mana-mana, melainkan pembangunan yang memiliki arah, prioritas, ukuran keberhasilan dan manfaat jangka panjang.
Jangan sampai negara sibuk menghitung jumlah proyek yang dibangun, tetapi lupa menghitung berapa besar manfaat yang benar-benar diterima rakyat.
