Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Kritik terhadap konten-konten bantuan sosial yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM kembali menjadi sorotan. Kritik tersebut bukan diarahkan pada tindakan membantu masyarakat miskin, melainkan pada cara kemiskinan dan persoalan warga dikemas menjadi sebuah konten yang dikonsumsi publik. Jumat, 04/09/2026.
Bagi para pengkritik, membantu masyarakat yang membutuhkan merupakan tindakan positif yang patut diapresiasi. Namun, persoalan yang kemudian dipertanyakan adalah untuk apa kemiskinan tersebut ditampilkan, bagaimana kisah warga dikemas, siapa yang memperoleh manfaat dari konten tersebut, serta apakah kehidupan warga yang dibantu benar-benar mengalami perubahan dalam jangka panjang.
Kritik tersebut mempertanyakan potensi munculnya pola produksi konten yang menjadikan penderitaan sebagai bagian dari storytelling.
Pola yang disorot digambarkan sebagai rangkaian penderitaan, emosi, tontonan, popularitas, personal branding hingga keuntungan ekonomi.
Dalam sejumlah konten yang menjadi perhatian publik, alur ceritanya dinilai cenderung serupa: warga menghadapi persoalan, KDM datang, kamera mengikuti proses, muncul konflik atau emosi, warga menangis, bantuan diberikan, kemudian cerita ditutup dengan suasana haru.
Bagi pengkritik, persoalan utamanya bukan pada bantuan yang diberikan, tetapi pada pertanyaan yang muncul setelah kamera berhenti merekam.
Apa yang terjadi setelah itu?
Apakah ada program pemerintah yang menangani akar persoalan? Apakah tersedia anggaran, basis data penerima manfaat, target penyelesaian, serta evaluasi terhadap hasil program?
Sebab, menyelesaikan persoalan satu keluarga di depan kamera dinilai tidak otomatis berarti menyelesaikan persoalan kemiskinan yang bersifat struktural.
Bukan Sekadar Konten Kreator
Posisi KDM sebagai pejabat publik juga menjadi bagian penting dalam kritik tersebut.
Berbeda dengan kreator konten biasa, seorang gubernur memiliki kewenangan pemerintahan, birokrasi, anggaran, serta instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani persoalan masyarakat secara lebih luas.
Karena itu, publik dinilai berhak mempertanyakan apakah kasus warga yang muncul dalam konten hanya diselesaikan secara individual atau kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengalami persoalan serupa.
Pertanyaan seperti apakah ada program, berapa anggarannya, bagaimana datanya, apa targetnya dan bagaimana evaluasinya menjadi penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah.
Kritik tersebut mengingatkan agar keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah warga yang mendapatkan bantuan atau jumlah konten yang mendapatkan respons positif, tetapi dari perubahan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Persoalan Etika Menampilkan Warga Miskin
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah persoalan etika ketika kondisi warga miskin ditampilkan secara terbuka di media sosial.
Seorang warga mungkin memperoleh bantuan pada hari ketika konten dibuat. Namun, rekaman mengenai kondisi ekonomi, rumah, tangisan, maupun persoalan pribadi warga tersebut dapat terus beredar dan menjadi jejak digital dalam waktu yang panjang.
Di sisi lain, konten tersebut berpotensi memberikan keuntungan berupa peningkatan jumlah penonton, pengikut, popularitas, hingga penguatan citra figur yang berada di dalamnya.
Dari sinilah muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara manfaat yang diterima warga dengan nilai ekonomi, sosial, maupun politik yang mungkin diperoleh pemilik atau pembuat konten.
Pertanyaan tersebut dinilai sah untuk diajukan dalam ruang publik tanpa harus menghapus apresiasi terhadap bantuan yang diberikan.
Sebab, niat baik membantu masyarakat tidak otomatis menutup seluruh pertanyaan mengenai cara bantuan tersebut dikomunikasikan kepada publik.
Editing dan Storytelling Juga Menjadi Perhatian
Kritik lainnya berkaitan dengan proses produksi video.
Publik pada dasarnya hanya melihat potongan peristiwa yang telah dipilih dan disusun oleh pembuat konten. Adegan tertentu dapat diperpanjang, ekspresi emosional dapat ditonjolkan, sementara bagian lain mungkin tidak ditampilkan.
Ketika tangisan, ketakutan, konflik, dan momen haru menjadi bagian dominan sebuah video, maka tayangan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi dokumentasi.
Ia telah menjadi storytelling yang memiliki sudut pandang tertentu.
Dalam konteks inilah muncul kritik mengenai potensi terbentuknya citra “one man show”, seolah-olah berbagai persoalan masyarakat selalu bermuara pada satu figur sebagai penyelesai masalah.
Ada warga bermasalah, KDM datang.
Ada warga miskin, KDM datang.
Ada rumah rusak, KDM datang.
Ada konflik masyarakat, KDM datang.
Padahal pemerintahan tidak bekerja hanya melalui satu orang.
Ada perangkat daerah, ASN, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta berbagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
Jangan Sampai Figur Mengalahkan Institusi
Kekhawatiran yang kemudian muncul adalah ketika masyarakat lebih mengenal pemerintah melalui figur daripada institusinya.
Jika setiap persoalan selalu dipersonifikasikan kepada seorang pejabat, maka yang berpotensi tumbuh bukan hanya kepercayaan kepada pemerintah, tetapi juga ketergantungan kepada figur tertentu.
Dalam demokrasi, kondisi tersebut perlu dikritisi karena pemerintahan idealnya dibangun melalui institusi yang kuat, sistem yang transparan, serta kebijakan yang dapat berjalan tanpa bergantung pada popularitas satu orang.
Kritik terhadap fenomena tersebut juga tidak berhenti pada sosok KDM, tetapi menyasar perilaku publik dalam mengonsumsi konten politik.
Ketika simpati berubah menjadi fanatisme, kritik terhadap pejabat dapat dengan mudah dianggap sebagai kebencian. Pertanyaan kritis bisa dilabeli sebagai serangan, sementara informasi yang tidak menguntungkan figur tertentu berpotensi langsung dianggap sebagai fitnah.
Pada titik tersebut, ruang diskusi publik berisiko kehilangan daya kritis.
Masyarakat tidak lagi bertanya, “Apakah kebijakan ini benar dan efektif?”, tetapi bergeser menjadi, “Mengapa orang yang saya sukai dikritik?”
Ukuran Keberhasilan Bukan Jumlah Konten
Pada akhirnya, kritik terhadap konten bantuan KDM tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap kegiatan membantu masyarakat.
Justru yang dipersoalkan adalah bagaimana bantuan tersebut ditempatkan dalam sistem pemerintahan dan komunikasi publik.
Pejabat publik memang perlu hadir di tengah masyarakat. Namun, kehadiran tersebut idealnya tidak berhenti pada bantuan sesaat yang kemudian menjadi tontonan.
Ukuran keberhasilan pemerintah semestinya dapat dilihat dari indikator yang lebih konkret: apakah angka kemiskinan turun, apakah pendapatan masyarakat meningkat, apakah akses pendidikan dan kesehatan membaik, apakah rumah tidak layak huni berkurang, serta apakah masyarakat semakin mandiri.
Dengan demikian, keberhasilan seorang kepala daerah bukan semata-mata berapa banyak warga yang menangis karena menerima bantuan di depan kamera.
Lebih jauh, keberhasilannya adalah berapa banyak warga yang akhirnya tidak lagi berada dalam kondisi yang membuat mereka harus meminta pertolongan kepada pemimpinnya.
Sebab, tugas pemerintah bukan sekadar membuat rakyat berterima kasih kepada pemimpinnya.
Tugas pemerintah adalah menciptakan sistem yang membuat rakyat dapat hidup layak tanpa harus bergantung kepada kemurahan hati seorang pejabat.
Kritik, apresiasi, dan evaluasi terhadap pejabat publik karena itu semestinya tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan masyarakat. Pejabat bukanlah idola, bantuan bukan hadiah pribadi, kemiskinan bukan hiburan, dan warga tidak semestinya diposisikan hanya sebagai figuran dalam pembangunan citra politik siapa pun.
