Taput-liputankpk.com
Ratusan massa yang merupakan gabungan dari anggota, pengurus dan supplier Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (PMPTSBP) melakukan unjuk rasa damai pada Rabu 15 April 2026 dengan titik kumpul di bundaran depan Polres Tapanuli Utara.
Sebelum berangkat menuju kantor Bupati Tapanuli Utara,para peserta unjuk rasa terlebih dulu diberikan pengarahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sembari berjalan kaki menuju halaman kantor Bupati Tapanuli Utara,para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan tuntunan massa.
Ratusan pengusaha lokal yang berasal dari Tapanuli Utara dan Toba, tergabung dalam Aliansi Supplier Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (PKMPTSBP), menggelar aksi damai menuntut kejelasan atas macetnya pembayaran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dapur SPPG yang mandek sejak Februari lalu.
Aksi yang dipimpin langsung oleh Tulus Nababan ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Dr. Denni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, Sekda Henry Sitompul, M.Si, Plt Kepala Satpol PP Mutiha Simaremare, S.T, serta perwakilan Pimpinan Bank Mandiri Tarutung, Indra Sibuea.
Suasana semakin memanas saat Tulus Nababan melontarkan kritik tajam yang menyasar langsung ke inti permasalahan. Ia mempertanyakan dasar hukum pencairan dana yang terganjal hingga berbulan-bulan.
“Apa dasar hukum Kepala Cabang Bank Mandiri tidak mencairkan uang supplier? Kami meminta pemerintah hadir, karena kami adalah masyarakat Tapanuli Utara. Mulai Februari sampai sekarang uang kami tidak cair karena dihalang-halangi Erikson Sianipar,” ujar Tulus dengan nada tinggi.
Lebih jauh, Tulus menyoroti ironi yang terjadi. Erikson Sianipar, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bisukma, Ketua DPC Partai Gerindra, serta Ketua HKTI Tapanuli Utara, dinilai tidak mencerminkan semangat pemerintahan saat ini.
“Padahal Program MBG ini adalah marwah dan program mulia Presiden Prabowo Subianto. Kok kadernya sendiri yang berulah? Seharusnya kader mengimplementasikan program Presiden, malah menyulitkan rakyat. Uang sudah cair ke koperasi, tapi mengapa tidak sampai ke tangan supplier?” tegasnya.
Dalam orasinya yang mengejutkan, Tulus membongkar dugaan pencairan dana yang dinilai tidak adil.
“Kepada Kepala Bank Mandiri, sebaiknya Bapak turun saja dari jabatan! Kenapa semalam Erikson Sianipar bisa Bapak cairkan uang sebesar 700 Juta Rupiah, padahal sampai sekarang hak ratusan supplier belum dibayarkan sepeser pun? Uang itu kemana dan dipakai untuk apa?” serunya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Koperasi, Hotbin Simaremare, SH, membenarkan adanya kebuntuan ini. Ia menyatakan bahwa tertundanya pencairan berdampak pada dugaan penggelapan dan gagal bayar kepada supplier.
“Para supplier sudah memohonkan agar pembayaran ditransfer ke rekening masing-masing, namun pihak Bank Mandiri Tarutung menolak mencairkan dana koperasi,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Koperasi, Erni Mesalina Hutauruk, yang mengkritik keras sikap perbankan dan meminta Pemerintah segera melakukan audit agar persoalan menjadi transparan.
Setelah mendengarkan tuntutan dari unjuk rasa wakil bupati Tapanuli Utara menerima para pengunjuk rasa dengan tangan terbuka. “Ini bukti pemerintah kabupaten Tapanuli Utara hadir dalam setiap persoalan yang ada dalam masyarakat”, ungkap wakil bupati. Kemudian wakil bupati meminta kepada pengunjuk rasa agar bersedia berdialog guna mencari solusi terbaik. Wakil bupati mengundang perwakilan para pengunjuk rasa sebanyak 8 orang untuk berdialog yang diadakan di aula mini kantor bupati Tapanuli Utara.
Selanjutnya Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak menghimbau kepada pengunjuk rasa agar menyampaikan aspirasi secara baik dan tertib guna menjaga kekondusifan daerah yang kita cintai ini.
Selanjutnya Tulus Nababan selaku koordinator aksi unjuk rasa ini untuk menyanggupi undangan berdialog.
Massa menggarisbawahi empat tuntutan pokok yang harus segera ditindaklanjuti:
1. Negara hadir dan juga mendesak Bupati, Kapolres, dan DPRD tidak jadi penonton, tapi turun tangan aktif mencairkan kebuntuan.
2. Audit independen : Menuntut audit forensik dan terbuka oleh auditor bersertifikasi untuk melacak alur dana.
3. Evaluasi perbankan : Minta Dirut Bank Mandiri mencopot Kepala Cabang Tarutung yang dinilai tebang pilih dan tidak profesional.
4. Sterilisasi intervensi : Larang Bank Mandiri mengindahkan permintaan Erikson Sianipar yang menghambat hak supplier.
Solusi : tatap muka langsung dan dana dibekukan total.
Menanggapi aspirasi tersebut
✅ Pertemuan tatap muka : Pemerintah berkomitmen mempertemukan langsung para supplier dengan Erikson Sianipar (Mantan Ketua Dewan Pengawas) pada Kamis (16/04/2026). Dalam pertemuan ini, semua pertanyaan, termasuk soal uang 700 Juta tersebut, harus dijawab secara terbuka agar masalah menjadi “terang benderang”.
✅ STATUS QUO / DANA DIBEKUKAN: Sebagai langkah darurat, disepakati bersama pihak Bank Mandiri bahwa sementara waktu tidak boleh ada transfer sepersenpun keluar dari rekening koperasi. Kebijakan ini berlaku mutlak sebelum dan sesudah mediasi demi menjaga aset agar tidak semakin menyusut.
Diakhir aksi unjuk rasa Tulus Nababan selaku koordinator aksi menyampaikan ucapan terima kepada pemerintah kabupaten Tapanuli Utara dan pihak kepolisian resor Tapanuli Utara atas terlaksananya aksi unjuk rasa damai ini dengan baik dan tertib. (Erikson)
