LiputanKPK.Com — Jateng
Hotel Bukit Permai di Semarang menjadi sorotan warga dan aktivis sosial karena diduga kuat menjadi tempat praktik asusila dan prostitusi terselubung. Lokasi hotel yang strategis di Jl. Gombel Permai Semarang membuatnya menjadi incaran pasangan yang tidak memiliki hubungan sah. Rabu 17 September 2025.
Aktivitas tamu di hotel tersebut dinilai mencurigakan, terutama pada malam hingga dini hari. Banyak pasangan yang diduga bukan suami istri terlihat keluar masuk hotel dalam waktu singkat. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan.
Pernyataan BP. Yd, pengawas di Hotel Bukit Permai, semakin menguatkan dugaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa petugas hanya memeriksa satu KTP jika ada pasangan pria dan wanita yang menginap. Hal ini memungkinkan banyak pasangan yang melakukan perselingkuhan atau praktik prostitusi di hotel tersebut.
Praktik yang diduga terjadi di Hotel Bukit Permai jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian dapat dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.
Selain itu, Pasal 506 KUHP juga relevan dalam kasus ini, yang menyatakan bahwa mencari keuntungan dari perbuatan cabul dapat dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat diterapkan dalam kasus ini. Pasal 30 undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyedia jasa pornografi dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan penindakan tegas. Mereka khawatir bahwa jika praktik tersebut dibiarkan, maka akan merusak moral dan citra kota Semarang.
Hotel seharusnya berfungsi sebagai sarana penginapan yang sehat dan aman, bukan menjadi tempat praktik prostitusi terselubung. Masyarakat berharap bahwa pihak hotel dapat lebih bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang berlaku.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap praktik prostitusi di kota Semarang. Apakah aparat penegak hukum telah melakukan tugasnya dengan baik ataukah masih ada kekurangan?
Masyarakat Semarang berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan moral dan etika dalam berbisnis. Hotel Bukit Permai harus menjadi contoh bagi hotel lainnya untuk tidak terlibat dalam praktik yang melanggar hukum.
Praktik prostitusi terselubung di hotel tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif lainnya seperti penyebaran penyakit menular seksual.
Oleh karena itu, masyarakat Semarang harus tetap waspada dan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Dengan kerja sama dan kesadaran masyarakat, praktik prostitusi terselubung di hotel dapat diminimalisir.
Pihak hotel juga harus lebih proaktif dalam mencegah praktik prostitusi di hotelnya. Mereka dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memastikan bahwa tamu hotel mematuhi aturan yang berlaku.
Jika praktik prostitusi terselubung di Hotel Bukit Permai terbukti, maka pihak hotel harus siap menerima konsekuensi hukum. Masyarakat Semarang tidak akan membiarkan praktik yang melanggar hukum dan merusak moral masyarakat.
Masyarakat Semarang berharap bahwa kasus ini dapat segera diselesaikan dan pihak yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dengan demikian, kota Semarang dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua warga. Kasus Hotel Bukit Permai menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan moral dan etika dalam berbisnis. (Kris)
