Liputan KPK. com
Jakarta, 29 September 2025 – Dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang memunculkan perdebatan mengenai pemerataan manfaat dan dampak pembangunan di daerah sekitar. Forum Bersama IKN (Forsa IKN) hadir memberikan penjelasan yang menempatkan pembangunan IKN pada perspektif yang lebih luas: sebagai proyek strategis nasional yang harus dirawat harmoninya, dijaga keseimbangannya, dan diarahkan untuk membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Landasan Hukum Sebagai Kompas Bersama
Forsa IKN menekankan bahwa pembangunan IKN bukanlah proyek yang berjalan tanpa arah. Landasan hukum yang kokoh telah diletakkan melalui UU No. 3 Tahun 2022 jo UU No. 21 Tahun 2023, yang menjabarkan struktur, pembagian kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan. Kehadiran Otorita IKN (OIKN) bukan untuk mengambil alih peran daerah, melainkan menjadi simpul koordinasi antara pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk mematuhi kerangka hukum tersebut. Kritik terhadap jalannya pembangunan sah-sah saja, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat implementasi aturan, bukan melemahkannya. Jika setiap daerah penyangga memiliki interpretasi sendiri tanpa merujuk pada kompas hukum ini, maka risiko tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan akan semakin besar.
Tata Kelola dan Sinergi Sebagai Kunci
Pembangunan IKN adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktor. Forsa IKN menilai bahwa koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan konsolidasi menjadi empat pilar penting yang harus diperkuat. Tanpa koordinasi yang baik, proyek strategis ini akan rawan salah paham; tanpa kolaborasi, peluang kontribusi daerah akan terlewat; tanpa komunikasi, publik akan mudah terjebak rumor; dan tanpa konsolidasi, semua pihak akan berjalan sendiri-sendiri.
Waspada Disinformasi
Forsa IKN juga mengingatkan masyarakat untuk menghindarkan diri dari “gorengan informasi” pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kerap memelintir fakta dan memperkeruh suasana. Informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu konflik yang sebenarnya dapat dicegah.
Peran OIKN di sini sangat vital. OIKN harus menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat dialog yang mampu memastikan pemerintah daerah mendapatkan gambaran jelas mengenai tahapan pembangunan. Informasi yang terbuka akan mengurangi keresahan sosial, menciptakan rasa memiliki, dan memperkuat dukungan publik.
Menghindari Luka Sosial
Salah satu poin yang menjadi perhatian Forsa IKN adalah risiko timbulnya beban sosial. Pembangunan yang masif bisa memicu relokasi, perubahan pola hidup masyarakat, bahkan tekanan ekonomi bagi kelompok rentan. Karena itu, setiap proses pengadaan lahan harus dilakukan secara transparan, dengan konsultasi publik yang memadai, serta kompensasi yang adil.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung harus mempertimbangkan aksesibilitas warga lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang rusak akibat aktivitas konstruksi harus segera diperbaiki. Bagi Forsa IKN, keberhasilan IKN bukan hanya diukur dari seberapa cepat gedung pemerintahan berdiri, tetapi juga dari bagaimana masyarakat sekitar tetap dapat menjalani hidupnya dengan nyaman.
Pemerataan Manfaat dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan IKN seharusnya menjadi motor pemerataan ekonomi di Kalimantan Timur dan daerah penyangga lainnya. Forsa IKN mendorong agar pemerintah pusat dan OIKN mengalokasikan program khusus bagi pemberdayaan masyarakat lokal: mulai dari pelatihan tenaga kerja, dukungan UMKM, hingga pembukaan peluang investasi untuk pelaku usaha daerah.
Manfaat pembangunan harus meluas, tidak hanya terkonsentrasi di kawasan inti IKN. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan agar pembangunan ekonomi tidak meninggalkan kantong-kantong kemiskinan baru. Jika manfaat terasa merata, maka dukungan publik akan semakin menguat.
Pembangunan Seba
