Jakarta, liputankpk.com – Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menerima laporan terkait persiapan teknis dan regulasi pendukung pelaksanaan kebijakan DHE serta skema pengelolaan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah memastikan seluruh instrumen pendukung kebijakan akan rampung sebelum implementasi dimulai.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Selain DHE, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme ekspor untuk sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, regulasi lintas kementerian dan lembaga saat ini sedang difinalisasi agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu dan sesuai target pemerintah.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan dunia usaha memahami arah dan teknis kebijakan baru tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Dalam kesempatan itu, pemerintah turut memastikan bahwa kebijakan baru tidak akan mengganggu aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Airlangga meminta investor tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Seluruh ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu kebijakan yang dibahas yakni keberlanjutan skema work from home selama dua bulan ke depan serta sejumlah paket insentif ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kuartal kedua tahun 2026.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat cadangan devisa, serta mempertahankan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap iklim ekonomi Indonesia.
