JAKARTA | liputankpk.com ~ Pemerataan akses pendidikan tinggi kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Subulussalam. Di tengah upaya pemerintah pusat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan berkualitas melalui pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI), Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin (HRB) bergerak cepat memperjuangkan agar Aceh, khususnya Kota Subulussalam, menjadi salah satu lokasi pembangunan kampus tersebut.
Komitmen itu diwujudkan melalui pertemuan dengan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) yang juga Wakil Menteri Pertahanan RI, di ruang kerjanya, Jumat (31/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, HRB didampingi Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Rasumin. Turut hadir Prof Yos Sunitiyoso, Wakil Gubernur URI sekaligus Direktur Hilirisasi dan Kemitraan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Namun di balik suasana yang cair itu, tersimpan harapan besar masyarakat Kota Subulussalam agar daerah mereka tidak lagi tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan tinggi negeri.
Dalam kesempatan tersebut, HRB secara langsung menyampaikan permohonan agar Kota Subulussalam dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampus Universitas Republik Indonesia. Program pembangunan sepuluh kampus URI merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan pembangunan sumber daya manusia di seluruh Indonesia.
Menurut HRB, Aceh sangat layak memperoleh satu kuota pembangunan kampus URI. Dari seluruh daerah di Aceh, Subulussalam dinilai memiliki alasan yang paling kuat untuk menjadi lokasi pendiriannya.”Subulussalam merupakan satu-satunya kota di Aceh yang hingga kini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi generasi muda kami untuk melanjutkan pendidikan,” ujar HRB dalam paparannya.
Ia menjelaskan, selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat dari Subulussalam harus meninggalkan daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di Banda Aceh, Medan maupun daerah lainnya. Bahkan, jarak menuju perguruan tinggi negeri terdekat mencapai sekitar 800 kilometer.
Jarak yang sangat jauh tersebut tidak hanya menjadi persoalan geografis, tetapi juga beban ekonomi bagi masyarakat. Banyak keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan hidup mahasiswa selama menempuh pendidikan di luar daerah.
Akibatnya, tidak sedikit lulusan sekolah menengah yang akhirnya mengurungkan niat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga.Menurut HRB, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama apabila pemerintah benar-benar ingin mewujudkan pemerataan pendidikan nasional.
“Kehadiran kampus negeri bukan hanya soal membangun gedung perkuliahan, tetapi membuka harapan baru bagi ribuan anak-anak daerah agar memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas,” katanya.
Selain menyampaikan persoalan akses pendidikan, HRB juga menjelaskan arah pembangunan sumber daya manusia yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Subulussalam.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Program tersebut diproyeksikan menjadi fondasi dalam mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing di tingkat nasional.Namun, menurut HRB, keberhasilan program pendidikan dasar dan menengah harus diikuti dengan tersedianya akses pendidikan tinggi di daerah.
Tanpa adanya perguruan tinggi negeri, lulusan terbaik dari SR maupun SNT tetap harus keluar daerah untuk melanjutkan studi. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat pemerataan kesempatan pendidikan sekaligus memperbesar biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Karena itu, keberadaan Kampus URI di Subulussalam dinilai akan menjadi mata rantai penting yang menyambungkan pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
Dalam paparannya, HRB juga menjelaskan posisi strategis Kota Subulussalam. Sebagai kota perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, Subulussalam memiliki wilayah pelayanan yang luas. Kehadiran kampus negeri tidak hanya akan melayani mahasiswa asal Kota Subulussalam, tetapi juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Pakpak Bharat, Dairi hingga sejumlah daerah lain di kawasan perbatasan.
Dengan demikian, pembangunan kampus URI di Subulussalam akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibanding hanya untuk kepentingan satu daerah semata.
Selain meningkatkan kualitas pendidikan, keberadaan perguruan tinggi negeri juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa hadirnya kampus mampu menggerakkan sektor perdagangan, jasa, perumahan, transportasi, hingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Lebih dari itu, perguruan tinggi juga menjadi pusat lahirnya riset, inovasi, pengembangan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. HRB menilai seluruh potensi tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan Kota Subulussalam sebagai salah satu wilayah strategis di bagian selatan Provinsi Aceh.
Ia optimistis kehadiran kampus URI akan menjadi lokomotif baru dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang. Pertemuan itu juga menjadi bagian dari langkah aktif Pemerintah Kota Subulussalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.
Selama ini, HRB dikenal konsisten memperjuangkan berbagai program strategis nasional agar dapat hadir di Kota Subulussalam, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik hingga sektor pendidikan.
Bagi HRB, pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah. Karena itu, ia berharap aspirasi masyarakat Subulussalam dapat menjadi perhatian dalam proses penentuan lokasi pembangunan Universitas Republik Indonesia.
Pemerintah Kota Subulussalam, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat, termasuk penyediaan lahan, dukungan administrasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu ditutup dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan dunia pendidikan untuk memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia.
Bagi masyarakat Subulussalam, perjuangan tersebut bukan sekadar menghadirkan sebuah kampus baru, melainkan membuka jalan bagi lahirnya generasi yang lebih terdidik, berdaya saing, dan mampu membangun daerahnya sendiri.
Harapan itu kini berada di tangan pemerintah pusat. Apabila usulan tersebut terealisasi, kehadiran Kampus Universitas Republik Indonesia di Kota Subulussalam diyakini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pemerataan pendidikan tinggi di Aceh sekaligus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses pendidikan.{*}
Laporan : Khalikul Sakda
