Liputankpk.com.Jakarta, 3 Oktober 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejak awal membawa harapan besar: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi layak demi menekan angka stunting. Namun, di lapangan, program yang mulia ini menghadapi banyak rintangan serius.
Biaya Porsi Tidak Seragam
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan biaya MBG bersifat at cost, menyesuaikan kondisi tiap daerah. Di Jawa biayanya bisa Rp10.000, sementara di Papua Tengah tembus Rp60.000 karena sulitnya distribusi.
Masalah muncul ketika dapur SPPG Panakkukang 02, Makassar berhenti beroperasi karena hanya diberi Rp6.500 per porsi. Ratusan siswa akhirnya kehilangan akses makan bergizi (Tribun Timur, 2025). Mitra BGN, Arifin Gassing, menyebut patokan tersebut tidak sesuai arahan Presiden.
Ledakan Kasus Keracunan
Fakta paling mencolok adalah maraknya keracunan. Januari–September 2025, tercatat 103 insiden dengan 8.649 siswa terdampak (Kemenkes & BGN).
Beberapa kasus yang ramai diberitakan:
• Garut, Jabar – 569 siswa keracunan ayam nasi (Kompas, 5/3).
• Banggai Kepulauan, Sulteng – 230 siswa sakit (Antara, 12/4).
• Sleman, DIY – 127 siswa muntah usai menu MBG (Harian Jogja, 19/5).
• Lebong, Bengkulu – 427 siswa terindikasi keracunan (Rakyat Bengkulu, 2/6).
• Kupang, NTT – 140 siswa SMPN 8 dirawat (Pos Kupang, 14/7).
• Bogor, Jabar – ratusan siswa sakit akibat telur ceplok (Detik, 27/7).
• Sragen, Jateng – 360 siswa keracunan nasi kunyit, hingga disorot BBC (21/8).
• Agam, Sumbar – 113 pelajar keracunan, ditetapkan KLB (Padang Ekspres, 11/9).
• Kisaran, Asahan, Sumut – ±100 siswa SMA Negeri 2 alami sakit perut & mual, meski penyebab masih diperdebatkan (Medan Merdeka, 3/9; Bisanews, 4/9; Mistar, 5/9).
Deretan kasus ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah masalah ada pada kualitas dapur, distribusi makanan, atau lemahnya pengawasan?
Aturan Diperketat
Menjawab rentetan masalah ini, pemerintah memperketat aturan. Kini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki tiga sertifikasi utama:
• Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),
• Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP),
• Sertifikat halal.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sertifikasi ini wajib demi keamanan pangan anak. Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, audit dan pengawasan akan dilakukan secara ketat. Jika ada dugaan pelanggaran atau kasus keracunan, dapur SPPG bisa ditutup sementara.
Selain itu, BGN menyiapkan sistem pelaporan cepat untuk memantau kasus darurat, dengan keterlibatan Kemenkes, BPOM, hingga masyarakat. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menekankan, MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak warga negara yang harus aman dan berkualitas.
Isu yang Memperkeruh
Selain keracunan, program ini juga diterpa tudingan: mark up anggaran, penggunaan bahan pangan kedaluwarsa, politisasi, ketidakadilan distribusi, hingga minim edukasi gizi.
Meski tidak semua terbukti, kepercayaan publik sudah terguncang. Di Sumatera Utara misalnya, indikasi keracunan sempat mencuat, tetapi hasil laboratorium justru menyatakan negatif (Waspada, 9/2025). Kepala BGN Regional T. Agung Kurniawan menegaskan program di Sumut berjalan baik: 930.000 penerima manfaat tetap terlayani oleh 322 dapur SPPG. Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi, mengingatkan publik agar tidak panik terhadap isu yang belum jelas kebenarannya.
Beban Mitra Lokal
Dapur komunitas, yayasan, hingga koperasi yang menjadi mitra pelaksana MBG mengaku terbebani oleh aturan yang terlalu birokratis: sertifikasi higienis berlapis, laporan administrasi melelahkan, dan tanggung jawab berat tanpa dukungan memadai.
Padahal, mitra lokal inilah yang menentukan kualitas layanan di lapangan. Tanpa mereka, program MBG sulit berjalan.
Jalan Keluar dan Harapan
Presiden menegaskan gizi anak adalah prioritas nasional. Karena itu, BGN kini mendorong sejumlah langkah perbaikan:
• Penyesuaian biaya porsi sesuai daerah.
• Sertifikasi higienis dan pelatihan rutin untuk dapur.
• Monitoring bersama BPOM dan masyarakat.
• Transparansi menu dan biaya.
• Edukasi gizi sejak dini di sekolah.
• Penguatan mitra lokal agar lebih mandiri.
Penutup
MBG adalah cermin nyata tantangan pembangunan: gagasan mulia di pusat kerap berbenturan dengan realita di daerah. Meski menuai kritik dan masalah, program ini tidak boleh berhenti.
Karena pada akhirnya, satu piring bergizi bukan sekadar makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak Indonesia.
Liputan KPK. com
David
