Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya, Zulfikar, angkat bicara mengenai keterlibatan sejumlah anggota organisasinya dalam aksi pembubaran massa yang berujung kericuhan. Selasa, 01/09/2026.
Zulfikar mengklaim keberadaan anggota GRIB Jaya di lokasi bukan untuk melakukan tindakan kekerasan, melainkan sebagai pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa) untuk membantu aparat menjaga keamanan serta menciptakan situasi tetap kondusif.
Namun, pernyataan Zulfikar mengenai pihak yang disebutnya sebagai pemicu kerusuhan justru menuai sorotan. Ia menuding pihak yang membuat suasana mencekam bukan masyarakat biasa, melainkan menyebutnya sebagai “Gerombolan PKI.”
Pernyataan tersebut sejauh ini merupakan klaim dari pihak GRIB Jaya dan masih memerlukan pembuktian berdasarkan data dan fakta di lapangan serta keterangan resmi aparat penegak hukum mengenai identitas dan keterlibatan pihak-pihak yang berada di lokasi kericuhan.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah masyarakat menilai pernyataan Sekjen GRIB Jaya itu tidak mendasar karena tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa pihak yang dituding memiliki keterkaitan dengan PKI.
Kemarahan publik juga semakin meningkat lantaran muncul anggapan bahwa label tersebut dapat menyeret pihak-pihak yang justru menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Masyarakat mempertanyakan dasar Zulfikar menyebut kelompok tertentu sebagai “Gerombolan PKI”, terlebih jika tidak ada bukti maupun keterangan resmi yang mendukung tuduhan tersebut.
Sejumlah pihak mendesak GRIB Jaya memberikan klarifikasi secara terbuka agar pernyataan tersebut tidak semakin memperkeruh situasi.
Ketiadaan klarifikasi, menurut kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat, berpotensi memicu aksi massa terhadap organisasi tersebut. Bahkan, muncul ancaman akan adanya kelompok masyarakat yang mendatangi kantor atau markas GRIB Jaya sebagai bentuk protes atas pernyataan tersebut.
Meski demikian, hingga kini belum terdapat kepastian bahwa aksi massa tersebut benar-benar akan terjadi. Karena itu, semua pihak diharapkan menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperluas konflik.
Pembuktian mengenai siapa yang sebenarnya terlibat dalam kericuhan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui penyelidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah situasi yang masih sensitif, pernyataan tanpa bukti berpotensi memperbesar ketegangan. Karena itu, klarifikasi dan data faktual menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik baru antara kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
