Manado,Liputankpk.com– Penangkapan bahan kimia beracun jenis sianida oleh Kodaeral VIII Manado yang sempat menjadi sorotan publik kini justru memunculkan gelombang pertanyaan baru. Barang bukti telah diamankan, namun hingga saat ini publik belum mendapatkan jawaban jelas mengenai siapa pemilik sebenarnya dari sianida tersebut dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengirimannya.
Situasi ini memicu kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti hanya pada penyitaan barang bukti. Publik menuntut aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang-benderang siapa aktor utama di balik peredaran bahan berbahaya tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut sianida disebut-sebut terkait dengan seorang pengusaha bernama Tommy Rotty. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai status hukum pemilik kendaraan maupun keterkaitannya dalam perkara tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa pengungkapan kasus berjalan lamban dan belum menyentuh pihak yang diduga memiliki hubungan langsung dengan pengiriman barang beracun tersebut. Masyarakat menilai, apabila kendaraan telah diketahui dan barang bukti telah diamankan, maka aparat seharusnya bergerak cepat menelusuri pemilik, pengirim, penerima, serta jaringan yang berada di belakangnya.
“Sianida bukan barang biasa. Ini adalah zat beracun yang dapat membahayakan nyawa manusia dan lingkungan. Jika barangnya sudah ditangkap, mengapa pemiliknya belum diumumkan? Siapa yang harus bertanggung jawab atas masuknya barang berbahaya ini?” ungkap sejumlah warga yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Desakan publik semakin menguat agar Kodaeral VIII Manado, Bea Cukai Manado, serta aparat penegak hukum lainnya tidak berhenti pada pencapaian seremonial berupa penyitaan barang bukti. Yang ditunggu masyarakat adalah keberanian untuk mengungkap aktor utama dan membongkar seluruh rantai distribusi yang terlibat.
Masyarakat juga mengingatkan bahwa ketertutupan informasi dalam kasus sebesar ini hanya akan memunculkan spekulasi dan dugaan negatif di tengah publik. Oleh sebab itu, transparansi dianggap sebagai kewajiban agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Sejumlah elemen masyarakat bahkan meminta agar proses penanganan perkara ini diawasi secara ketat oleh instansi terkait guna memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus atau kebal hukum.
Kasus ini dinilai bukan sekadar perkara pengangkutan bahan kimia, melainkan menyangkut keselamatan publik dan potensi ancaman terhadap lingkungan hidup. Karena itu, masyarakat menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun yang diduga berada di balik peredaran sianida tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan siapa pemilik sianida yang diamankan, siapa penerimanya, dan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang sedang berlangsung. Di tengah minimnya informasi tersebut, satu pertanyaan terus bergema di tengah masyarakat:
Jika barang beracunnya sudah ditemukan, mengapa pihak yang bertanggung jawab belum juga diungkap ke publik?
