ACEH SINGKIL | Liputankpk.com ~ Anggaran fantastis senilai 2,2 miliar rupiah untuk pembelian kendaraan dinas dan perangkat elektronik premium di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun anggaran 2025 sontak memicu kegaduhan publik. Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menunjukkan alokasi Rp 2,2 miliar untuk empat unit mobil dinas serta Rp 90 juta untuk gadget mewah, termasuk iPhone 16 Pro dan iPad terbaru.
Rincian anggaran mobil dinas mencakup satu unit senilai Rp 800 juta yang diperuntukkan bagi Wakil Bupati, dan tiga unit lainnya dengan total Rp 1,4 miliar dialokasikan untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sementara itu, anggaran gadget dialokasikan untuk dua unit iPad terbaru senilai Rp 60 juta bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta satu unit iPhone 16 Pro seharga Rp 30 juta. Perangkat-perangkat ini rencananya akan diadakan melalui metode pengadaan langsung di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) pada 21 Juni 2025.
Informasi ini dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, khususnya Instagram dan X. Reaksi negatif muncul mengingat kondisi keuangan daerah yang dikeluhkan masyarakat sedang defisit, memunculkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran pemerintah daerah.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa iPhone 16 Pro yang menjadi sorotan tidak ditujukan untuk penggunaan pribadinya. “Itu diperuntukkan bagi Humas Setdakab yang membutuhkan perangkat dengan kamera berkualitas tinggi, bukan untuk Bupati secara pribadi,” jelas Oyon saat menutup kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 di Lapangan Alun-alun Desa Pulo Sarok, Kamis (14/8). Penjelasan ini mengindikasikan bahwa perangkat tersebut ditujukan untuk mendukung kinerja kehumasan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Oyon juga meluruskan persepsi terkait anggaran mobil dinas. Ia menyatakan bahwa mobil dinas yang dianggarkan tersebut bukan untuk dirinya. “Mobil yang saya pakai sekarang adalah mobil pribadi. Kalau mengikuti aturan, saya bisa mengajukan uang sewa mobil, tetapi saya tidak melakukannya. Bahkan mobil pribadi saya mungkin nilainya lebih tinggi dari mobil dinas itu,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bupati memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya dan tidak membebani anggaran daerah untuk pengadaan mobil dinasnya sendiri.
Bupati Oyon tidak menutupi rasa kecewanya karena merasa menjadi sasaran pemberitaan negatif. Ia menekankan komitmennya selama menjabat untuk fokus pada pembangunan daerah, bahkan membandingkan capaiannya dengan periode setelah dirinya tidak menjabat pada tahun 2017. “Coba lihat, adakah pembangunan jalan atau paving block di Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat setelah saya tidak menjabat? Pasti tidak,” ucapnya, menyiratkan bahwa dirinya telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur.
Sebagai informasi tambahan, Oyon juga mengungkapkan rencana Pemerintah Kabupaten untuk menganggarkan pembelian drone pada tahun depan. Drone ini akan digunakan untuk keperluan pemetaan wilayah, yang menurutnya akan mempermudah dan mengefisienkan proses pemantauan serta pengukuran lahan tanpa perlu turun langsung ke lapangan.
Klarifikasi dari Bupati Safriadi Oyon ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai alokasi anggaran yang menjadi polemik, sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.{*}
[Khalikul Sakda]
