BAYUNG LENCIR, MUSI BANYUASIN – Dalam kunjungan media hari ini (15 Desember 2025), kondisi darurat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kelas Jauh Muara Medak di Dusun 5, Desa Mendis Jaya, semakin terlihat jelas. Sekolah yang menampung 112 siswa dan 6 guru menghadapi bahaya serius karena bangunan kayu dan papan yang sudah aus parah, tiang-tiang utama keropos sampai ke inti, dinding retak, atap bocor, dan pondasi tenggelam – membuat bangunan siap roboh kapan saja, bahkan saat mengajar-belajar berlangsung.
Kondisi ini semakin terasa mengkhawatirkan setelah observasi warga akhir pekan lalu, di mana beberapa tiang mulai melengkung dan dinding semakin retak. Orang tua siswa seperti Ependi mengakui selalu ketakutan setiap pagi anaknya pergi ke sekolah. “Saya khawatir kapan saja bangunan roboh, apalagi saat hujan deras. Tapi tidak ada pilihan lain, anak harus sekolah,” ujarnya dengan nada cemas.
Salah satu guru juga mengakui proses belajar mengajar terganggu. “Kita sulit fokus karena selalu khawatir. Saat hujan, kita harus pindah-pindah tempat agar tidak basah, dan kadang harus berhenti mengajar kalau angin kencang,” katanya.
Masalahnya semakin kompleks karena sekolah berdiri di tanah hutan kawasan, sehingga pembangunan atau renovasi di lokasi saat ini tidak diizinkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2015. Meskipun warga telah menetap selama 15 tahun dan mengikuti program perubahan status tanah seperti Tatanan Ruang Wilayah (TORA), prosesnya belum selesai.
Keterangan dari Ketua Komite Sekolah & Tokoh Masyarakat Zam Kurniawan
Ketua Komite Sekolah SDN Kelas Jauh Muara Medak yang juga menjabat tokoh masyarakat, Zam Kurniawan, mengaku telah berusaha mencari solusi sendiri tapi tidak cukup. Dia menyampaikan permohonan langsung kepada pemerintah setempat saat bertemu dengan wartawan dalam kunjungan hari ini.
“Kita sudah minta bantuan ke berbagai pihak, tapi belum ada jawaban yang jelas. Sekarang ini bukan masalah sekadar nyaman, tapi nyawa 112 siswa dan 6 guru yang terancam. Mohon pemerintah secepatnya mencari solusi – apakah menyediakan lokasi belajar sementara yang layak, mempercepat perubahan status tanah, atau membangun sekolah baru di tanah non-hutan. Jangan tunda lagi!” tegas Zam Kurniawan.
Dia menambahkan bahwa kelanjutan pendidikan adalah hak asasi anak, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kualitas pendidikan di daerahnya. “Kalau ada apa-apa dengan anak-anak, siapa yang bertanggung jawab? Kita tidak mau menunggu sampai ada kecelakaan untuk pemerintah bertindak,” tegasnya.
Dari pihak pemerintah setempat belum ada tanggapan resmi, namun warga dan komite sekolah berharap langkah-langkah seperti pengecekan teknis oleh ahli, penyediaan lokasi belajar sementara, percepatan perubahan status tanah, dan penelitian pembangunan sekolah baru dapat dilakukan segera.
15-12-2025
