Pasaman, LiputanKPK.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman menunjukkan komitmen serius dalam menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bertempat di ruang rapat Bupati Pasaman pada Senin, 4 Agustus 2025, Bupati Welly Suhery memimpin langsung agenda Coffee Morning yang dihadiri oleh seluruh camat dan wali nagari se-Kabupaten Pasaman.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe, Sekretaris Daerah Silvia Evayanti, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Teddy Martha, Plt. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Muhammad Yasrin Syaputra, Kepala DPM Hasrizal, Plt. Kalaksa BPBD Dedi, serta Kabid BPBD Kabupaten Pasaman.
Agenda utama pertemuan adalah membahas langkah konkret penanggulangan Karhutla yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah. Bupati Welly menekankan pentingnya sinergi seluruh jajaran pemerintahan nagari dan kecamatan dalam menanggulangi persoalan ini secara cepat dan tepat.
“Pasaman adalah daerah yang sangat rawan kebakaran, terutama di kawasan lahan perkebunan. Oleh karena itu, kita semua harus hadir secara aktif dan serius dalam menyelesaikan persoalan ini,” tegas Bupati Welly dalam arahannya.
Ia juga meminta agar camat dan wali nagari terlibat aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait bahaya serta dampak hukum dari membakar lahan secara sembarangan.
Dalam sesi dialog, beberapa camat melaporkan bahwa kebakaran yang terjadi sebagian besar berada di lahan produktif, seperti kebun coklat, jagung, dan serai wangi milik warga. Camat Mapat Tunggul Selatan menyampaikan bahwa kejadian tersebut diduga kuat bukan unsur kesengajaan karena lahan-lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.
Namun, ia juga mengungkapkan adanya permintaan dari sebagian warga untuk memperluas lahan kebun dengan cara membakar, yang menjadi persoalan serius mengingat kebutuhan ekonomi masyarakat.
Wakil Bupati Parulian Dalimunthe dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk bertani atau berladang, namun tata cara pengelolaannya harus sesuai aturan yang berlaku.
“Masih banyak cara lain yang lebih ramah lingkungan dan tidak melanggar hukum. Kita perlu cari solusi terbaik agar masyarakat tidak terbiasa membakar lahan,” ungkap Parulian.
Ia juga mengingatkan bahwa pembakaran lahan tidak hanya berdampak lokal, tetapi bisa menjadi sorotan nasional bahkan internasional.
Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla. Pemerintah daerah berjanji akan terus menggandeng instansi terkait, termasuk TNI, Polri, dan elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Laporan: Agus & tim
